Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WikiLeaks: Kalla Kucurkan 6 Juta Dollar AS

Kompas.com - 11/03/2011, 12:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diperkirakan telah mengucurkan uang suap sebesar 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 54 miliar untuk bisa memegang kendali atas Partai Golkar dalam kongres partai itu pada Desember 2004.

Demikian menurut laporan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta yang bocor ke WikiLeaks dan diberitakan harian Australia, The Age, dan situs asiasentinel.com, Jumat (11/3/2011).

"Menurut beberapa sumber yang dekat dengan para calon utama (ketua Partai Golkar), tim Kalla menawarkan kepada pengurus kabupaten sedikitnya Rp 200 juta untuk (membeli) suara mereka," lapor bocoran kawat itu.

"Pengurus-pengurus provinsi, yang memiliki hak suara yang sama, tetapi juga dapat memengaruhi pengurus kabupaten, menerima Rp 500 juta atau lebih. Menurut seorang kontak yang punya pengalaman sebelumnya dalam hal-hal tersebut, para pengurus menerima uang muka ... dan akan mendapat pembayaran penuh dari pemenang, dalam bentuk tunai, beberapa jam setelah pemungutan suara."

Para diplomat AS melaporkan, dengan total 243 suara yang dibutuhkan untuk meraih suara mayoritas, kursi ketua umum Partai Golkar saat ini bernilai lebih dari 6 juta dollar AS.

"Satu kontak, Agung Laksono, yang saat itu menjadi Ketua DPR, mengatakan salah satu orang saja,  bukan pendukung Kalla yang terkaya, telah mengalokasikan Rp 50 miliar pada acara tersebut," tambah laporan tersebut.

Jusuf Kalla sendiri saat dimintai tanggapannya atas laporan tersebut, Jumat, mengatakan, "Saya kira perlu pembuktian." Ia yang tengah berada di Jepang mengaku pada saat ini hanya mempertanyakan perihal akomodasi transportasi peserta kongres Partai Golkar dan bukannya melakukan money politic untuk menuju orang nomor wahid di tubuh Golkar.

"Saya tanya kalau (peserta Kongres Golkar) hadir (mengikuti kongres) dan pulang (ke daerahnya) bagaimana untuk bayar tiket mereka. Di mana mereka menginap," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com