Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desmond: Gerindra Merasa Dijadikan Alat

Kompas.com - 09/03/2011, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra merasa hanya dijadikan alat bagi Partai Demokrat untuk mengancam Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Demond J Mahesa mengungkapkan, Partai Demokrat seolah merangkul Gerindra untuk menekan Golkar dan PKS pasca pengambilan keputusuan terhadap usulan hak angket mafia pajak di parlemen.

Seperti diketahui, sikap politik Golkar dan PKS terkait usulan panja mafia pajak tersebut berbeda dengan Demokrat. "Ini politik Demokrat saja. Seolah-olah merangkul kami untuk menekan Golkar dan PKS tapi ternyata dua partai ini tetap (di koalisi), ya sudah," katanya ketika dihubungi, Rabu (9/3/2011).

Gaya politik Demokrat yang seperti itu, menurut Desmond, bagaikan jurus mabuk. "Kalau masalah politik ini bukan masalah permainan, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang berkuasa ada yang tidak. Ini cuma jurus mabok," katanya.

Kendati demikian, Partai Gerindra, menurut Desmond tidak merasa kecewa meskipun Demokrat hanya menjadikan Gerindra sebagai alat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat sempat menawarkan kursi menteri pada Gerindra. "Nggak ada yang kecewa. Pak Prabowo malah ketawa. Gerindra ini miskin pengalaman. Benturan seperti itu memperkaya pengalaman," ucapnya.

Desmond juga mengatakan, sudah menjadi tabiat pemerintahan Yudhoyono memunculkan wacana pergantian menteri namun kemudian urung. "Sudah karakter (SBY), tiba-tiba nggak jadi. Ada menteri yang dipanggil terus berubah lagi. Hal begini sudah biasa," katanya.

Gerindra pun menyadari jika tiga nama calon menteri yang disiapkannya tidak akan ditarik ke Kabinet Indonesia Bersatu II. Seperti diberitakan, hubungan Gerindra dengan Demokrat terlihat makin dekat pasca Gerindra memilih menolak usulan hak angket mafia pajak bersama Partai Demokrat dan partai anggota koalisi lainnya. Di pihak lain terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dengan PKS dan Golkar yang memilih mendukung hak angket.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi kemudian mengevaluasi koalisi. Presiden bertemu dengan para pimpinan partai membicarakan masa depan koalisi. Kemarin (Selasa, 8/3/2011) Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pertemuan tersebut mengasilkan kesepakatan bahwa Golkar tetap berada di dalam koalisi. Sementara nasib PKS, masih menunggu hasil pertemuan Yudhoyono dengan pimpinan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    Nasional
    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Nasional
    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Nasional
    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Nasional
    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    Nasional
    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Nasional
    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Nasional
    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    Nasional
    Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

    Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

    Nasional
    SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

    SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

    Nasional
    Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

    Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

    Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

    Nasional
    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com