Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap SBY terhadap Parpol Bermasalah

Kompas.com - 02/03/2011, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menyampaikan pidato terkait keberlanjutan koalisi parpol pendukung pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi melakukan komunikasi dengan para menteri dari parpol bermasalah.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga kepada para wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

"Tujuannya adalah untuk membuat menteri yang masuk dalam kategori ini sadar akan situasi yang rumit yang tengah dihadapi kabinet. Dan mereka diberitahu tentang sifat complicatedness, kerumitan," katanya. Ketika dikejar lebih jauh soal pengertian menteri dari partai yang bermasalah, Daniel tak dapat menjelaskannya.

"Ya, yang bermasalah. Saya tidak tahu," katanya. Daniel juga mengatakan tak mengetahui berapa jumlah menteri yang bermasalah dan berasal dari parpol mana saja.

Sebelumnya, Daniel juga mengatakan, Presiden akan mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah pada satu atau dua hari ke depan. Melalui surat itu, Presiden akan meminta ketegasan pimpinan parpol apakah mereka tetap ingin berkoalisi atau memisahkan diri.

"Jawaban yang diharapkan sesederhana pertanyaannya, yaitu iya atau tidak. Dan sebaiknya, karena ini ditulis dalam bentuk surat, maka sangat penting bagi mereka untuk memikirkan jawabannya secara rasional. Karena yang diperkarakan tidak ada kaitannya dengan perasaan, tetapi dengan nasib pemerintahan yang basisnya koalisi ini," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga kepada para wartawan di Kantor Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com