Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus Akui Kebenaran Survei Korupsi DPR

Kompas.com - 22/02/2011, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun mengiyakan kebenaran hasil survei Cluster For Security and Justice yang menyatakan 78 persen kalangan menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga terkorup. Menurutnya korupsi bukan hanya berupa bentuk uang tapi juga korupsi waktu.

"Korupsi kan enggak hanya uang, tapi bisa juga menyalahgunakan jabatan. DPR bisa mengorupsi uang, bisa juga korupsi kinerja. Saya sebagai unsur DPR mengatakan, ya itu betul," ungkap Gayus saat berada di The Financial Hall, Graha Niaga, Selasa (22/2/2011).

Namun, lanjut Gayus, persoalan korupsi bukan hanya dilakukan DPR, banyak lembaga terkait di dalamnya. Oleh karena itu, bukan hanya DPR yang perlu dibenahi terutama mengenai kasus korupsi. "Banyak lembaga terkait. Jadi kalau kita bicara korupsi, kita tidak hanya bicara benahi DPR saja. DPR dibenahi nanti akan timbul yang lain, jadi ini memang tugas berat," katanya.

Pernyataan Gayus ini berbeda dengan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso 21 Februari lalu yang justru mempertanyakan mengenai validitas survei dan sumber penelitian tersebut. Priyo tidak banyak menanggapi mengenai hasil survei itu.

Selain DPR, Cluster For Security and Justice juga mengumpulkan hasil survei 70 persen kalangan menyatakan lembaga hukum juga menjadi yang terkorup di Indonesia setelah DPR. Gayus menyatakan yang paling penting adalah tetap mengedepankan kerja DPR untuk rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com