PDIP: Bubarkan Ormas Pelanggar Hukum

Kompas.com - 11/02/2011, 17:25 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengecam perilaku kekerasan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan ormas-ormas garis keras. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Achmad Basarah, pemerintah harus bersikap tegas menghadapi ormas-ormas tersebut.

"Kita tidak ingin menyebut satu per satu ormas-ormas itu, tapi kita bicara tentang aturan hukum. Kita sudah dengar pemerintah bolak balik ada rapat Menkopolhukam untuk menganalisis situasi sosial politik yang sedang berkembang, karena itu negara jangan jadi kura-kura dalam perahu, harus melakukan tindakan tegas," ungkap Achmad dalam jumpa pers di Lenteng Agung, Jumat (11/02/2011).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, lanjut Achmad, berhak membubarkan ormas yang melakukan kekerasan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.

"Kalau PDI-P Perjuangan punya kewenangan lakukan itu akan kami lakukan hari ini. Tapi sebagai kekuatan yang berada di luar pemerintahan kita minta pada pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Pemerintah yang punya kewenangan untuk membubarkan ormas-ormas yang telah ada dalam catatan intelijen yang telah berkali-kali melakukan kekerasan," katanya.

Kegamangan pemerintah menjadi penyebab kelompok atau ormas tertentu memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan kelompok mereka. PDI-P menilai kelompok-kelompok itu salah dan keliru menilai dan menggunakan kebebasan yang diberikan negara dalam konteks demokratisasi.

"Ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan kelompok saja, dan akibat situasi yang tidak menentu ini ada kelompok-kelompok yang mau bermain dan menciptakan suasana semakin keruh. Kita khawatirkan kalau ini tidak dicegah akan ada kerusuhan yang lebih besar lagi," tutur Achmad.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

    UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

    Nasional
    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Nasional
    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Nasional
    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    Nasional
    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Nasional
    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.