Inilah Poin-poin Deklarasi GeRAM

 JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, Kamis (27/1/2011), mendeklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GeRAM) Hukum di Jakrta.

Berikut adalah poin-poin dalam deklarasi itu:

1. GeRAM Hukum menolak menyerahkan seluruh harapan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum kepada pengelola negara. Sebab, pengelola negara dinilai telah melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya.

2. GeRAM Hukum merasa marah karena hukum dijadikan bahan komidifikasi dan kriminalisasi para aparat yang korup. Hukum untuk memeras, memperkaya diri, atau menyingkirkan lawan politik. Hukum bukan jalan bagi rakyat mencari keadilan.

3. Semua pihak wajib berikhtiar dengan mengunakan hak kewarganegaraan melawan korupsi. Presiden boleh siapa saja, pemerintah bisa silih berganti, tapi gerakan antikorupsi tidak boleh surut.

4. GeRAM Hukum meyakini bahwa semua pihak memiliki niat memerangi korupsi.

5. GeRAM Hukum kembali mendukung pihak yang berperan melawan korupsi seperti KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, LPSK, PPATK, dan Pengadilan Tipikor.

6. GeRAM Hukum menolak keras politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap setiap pihak yang bekerja dalam memerangki korupsi.