Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbagai Bencana Alam Masih Menanti

Kompas.com - 03/01/2011, 09:54 WIB

Akibatnya, tindakan yang dilakukan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, lebih fokus dalam penanganan korban, bukan mencegah bagaimana agar korban dapat dihindarkan atau dibuat seminimal mungkin. Pemerintah lebih suka bertindak sebagai ”dewa penolong” yang membagi-bagikan bantuan daripada membangun infrastruktur untuk mengurangi daya rusak bencana.

Kondisi ini membuat banyak daerah harus menghadapi bencana yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, jika infrastruktur bencana dibangun walau dengan nilai investasi yang besar, anggaran penanganan bencana tahun berikutnya dapat ditekan.

Untuk membangun infrastruktur, diakui Armi, butuh biaya besar. Namun, itu dapat diatasi jika pemerintah punya niat kuat mengatasi dampak bencana. Kendala birokrasi yang sering kali muncul juga dapat dilalui jika pemimpin yang ada berani mengambil tindakan nyata untuk membebaskan masyarakat dari rutinitas bencana.

”Penanganan bencana bukan soal ahli atau bukan, tetapi ada kemauan atau tidak. Pemerintah harus melakukan yang sesuai kemampuannya, jangan tindakan-tindakan biasa dengan kemampuan rendah yang bisa dilakukan masyarakat” tegasnya.

Kepala Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung I Wayan Sengara mendesak agar pemerintah segera berinvestasi dan memiliki rencana jangka panjang untuk menghadapi bencana. Selain untuk mengurangi dampak bencana, investasi dan rencana jangka panjang itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rencana jangka panjang itu di antaranya mencakup kajian teknis risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dana penanggulangan bencana, dan mempersiapkan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas.

Minimnya persiapan itu, lanjut Sengara, mengakibatkan banyak langkah yang diambil BNPB tidak berjalan baik. Dalam setiap bencana yang terjadi, selalu ada korban yang tak tertangani.

”Berbagai proses penanganan bencana harus segera dibenahi pemerintah karena banyak wilayah berpenghuni di Indonesia rawan terjadi bencana,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com