Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Silalahi "Nebeng" Pesawat Wapres

Kompas.com - 26/11/2010, 09:17 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Negara-negara Pasifik Barat Daya, Letjen (Purn) TB Silalahi, ikut "nebeng" bersama rombongan Wakil Presiden Boediono, Jumat (26/11/2010), menuju Surabaya, Jawa Timur. Rombongan Wapres berangkat dengan Pesawat Pelita Air Service, BAe RJ-85.

TB Silalahi, yang juga alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), akan menghadiri pembukaan Kongres II Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Grand City Convex di Jalan Walikota Mustajab, Surabaya. Acara itu, sebagaimana dijadwalkan, akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono, yang menggantikan Presiden Yudhoyono. Presiden disebut-sebut berhalangan karena rapat terbatas mendadak mengenai politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat pagi ini.

Alumni GMNI, yang kini berkibar menjadi orang terkenal, tercatat tak hanya TB Silalahi yang dikenal dekat dengan pengusaha Tommy Winata, tetapi juga Ketua MPR Taufik Kiemas, yang juga suami Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, ada pula Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, mantan Menteri Perumahan Siswono Judohusudo, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, dan Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundayang, dan lainnya.

Acara pembukaan Kongres II Persatuan Alumni GMNI akan diisi dengan pengarahan Wapres dan laporan Presidium Persatuan Alumni GMNI Palar Batubara serta sambutan Sukarwo. Saat ini, Sukarwo juga tercatat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com