Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipertanyakan, Sikap Timur tentang Ormas

Kompas.com - 08/10/2010, 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Timur Pradopo, mengenai ormas-ormas tertentu dipertanyakan karena berlawanan dengan pandangan Kapolri saat ini, Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Sikap tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari visi calon orang nomor satu di Polri dalam usaha menjaga keamanan.

"Sebagai calon Kapolri, sikap permisif kepada kelompok organisasi masyarakat yang menurut catatan Polri sendiri sering kali melakukan pelanggaran sudah sepantasnya dan seharusnya dihindari," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Pada Rabu (6/10/2010) kemarin, Timur menilai Front Pembela Islam (FPI) bisa diberdayakan membantu keamanan. "Sebagai anggota Polri, apalagi pimpinan, (perlu menjalin hubungan dengan) semua tokoh masyarakat yang bisa membantu memelihara keamanan," katanya di Gedung DPR ketika bertemu pimpinan Dewan.

Dalam rapat gabungan dengan Komisi I, II, dan VIII DPR RI pada akhir Agustus lalu, Kapolri mendesak agar ormas yang berulang kali melakukan kekerasan sudah harus dibekukan. Kepolisian mencatat, selama 2008 aksi kekerasan oleh ormas mencapai delapan kasus dan meningkat menjadi 40 kasus.

Sementara hingga pertengahan tahun ini sudah naik lagi jadi 49 kasus pelanggaran ormas. "Sudah ada 36 kasus yang P-21 (berkas lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan)," kata Kapolri saat itu.

Menurut Poengky, sikap calon Kapolri itu justru akan mengecilkan kekuatan Polri dalam urusan keamanan. "Pemberdayaan ormas dengan latar belakang kekerasan menjadikan Polri gagal menunjukkan dirinya sebagai institusi penegakan hukum yang berwibawa dan bermartabat," ujar dia.

Muncul kekhawatiran bila ormas benar-benar dilibatkan dalam persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan ada ancaman dan bahaya bagi sendi demokrasi dan pluralisme sebagai tulang punggung bangsa, termasuk mengancam proses reformasi di tubuh Polri itu sendiri. "Kewibawaan dan masa depan Polri yang selama ini dikatakan hilang akan dipertaruhkan dengan pencalonan Timur Pradopo," papar Poengky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    Nasional
    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Nasional
    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

    Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

    Nasional
    Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

    Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

    Nasional
    Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

    Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

    Nasional
    Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

    Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

    Nasional
    Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

    Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

    Nasional
    Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

    Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

    Nasional
    Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

    Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

    Nasional
    Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

    Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

    Nasional
    PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

    PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com