Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Batal ke Belanda

Kompas.com - 05/10/2010, 14:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan batal bertolak ke Belanda. Presiden sedianya bertolak ke Belanda dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010) pukul 13.30.

Namun, hingga kini Presiden belum memasuki pesawat. Padahal, Presiden telah tiba di Ruang VIP Sasana Mangala Praja Bandara Halim sejak pukul 12.30. Konferensi pers yang kerap digelar menjelang keberangkatan Presiden pun hingga kini belum dimulai.

Di depan Gedung Sasana Mangala Praja, iring-iringan mobil RI 1 beserta perangkatnya disiagakan. Presiden dikabarkan akan meninggalkan Bandara Halim.

Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha dan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah belum dapat dikonfirmasi mengenai hal ini. Pantauan Kompas.com, koper-koper yang telah diangkut ke pesawat sudah diturunkan kembali.

Sebelumnya diberitakan, penolakan terhadap kedatangan SBY oleh aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) sangat besar. Sebelumnya, Faizasyah kepada Kompas.com Minggu lalu, mengatakan, terkait berita soal RMS meminta Pemerintah Belanda menangkap Presiden Yudhoyono, Pemerintah Belanda telah menjamin keselamatan Presiden.

"Pemerintah Belanda telah menegaskan kepada Pemerintah Indonesia, melalui KBRI di Den Haag bahwa mereka tidak mengenal RMS. Ditambahkan bahwa pernyataan itu kemungkinan hanyalah publisitas RMS. Ditegaskan oleh Pemerintah Belanda bahwa dalam kunjungan kenegaraan ke Belanda, Presiden RI akan mendapatkan imunitas dan pengamanan penuh," katanya.

Namun, belum ada kepastian apa alasan pembatalan kunjungan kenegaraan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com