JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Kontras, Usman Hamid mengusulkan, pencalonan Kapolri dilakukan dalam satu paket dengan calon Wakapolri.
Hal ini untuk mengakomodasi dua nama perwira tinggi Polri yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri. Keduanya adalah figur perwira tinggi polisi terbaik saat ini," kata Usman Hamid pada diskusi "Kapolri, Jaksa Agung dan Harapan Baru" di Jakarta, Sabtu. Kedua nama perwira tinggi Polri yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri adalah Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna dan Inspekur Jenderal Polisi Imam Sudjarwo.
Menurut Usman, ada baiknya calon Kapolri dan calon Wakapolri diusulkan dalam satu paket, sehingga kedua nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri tersebut terakomodasi.
"Hal ini akan menjadi terobosan baru untuk mengamodasi figur terbaik sekaligus persoalan angkatan," katanya. Menurut dia, usulan tersebut bisa saja direalisaikan karena pada saat Hoegeng Imam Santoso terpilih sebagai Kapolri pelantikannya bersamaan dengan pelantikan Wakapolri Abdoel Azis.
Mekanismenya, kata dia, bisa saja dua nama tersebut diajukan ke DPR sebagai calon Kapolri dan calon Wakapolri, tapi bisa juga hanya satu nama yang diajukan ke DPR sebagai calon Kapolri.
Sedangkan, satu nama lainnya hanya dibicarkan di pemerintah untuk kemudian dilantik sebagi Wakapolri bersamaan dengan pelantikan Kapolri. "Figur yang dinilai terbaik diusulkan sebagai calon Kapolri serta satu figur lainnya menjadi calon Wakapolri," katanya.
Usman menambahkan, di antara kedua nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri tidak tertutup kemungkinan munculnya persoalan senioritas dan angkatan, mengingat Komjen Nanan Soekarna adalah senior yakni angkatan 78, sedangkan Irjen Pol Imam Sudjarwo lebih yunior yakni angkatan 80.
Di lembaga Polri saat ini, kata dia, masih banyak perwira tinggi yang lebih senior dari Nanan Sukarna, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan hambatan psikologis dan resistensi di internal lembaga Polri.
"Paket Kapolri dan Wakapolri ini bisa jadi jawaban untuk mencari jalan keluar ketegangan yang saya kira ada, meskipun pihak kepolisian membantahnya," kata dia. Soal pilihan satu paket atau tidak, kata dia, sangat tergantung pada kedewasaan personil polisi itu sendiri.
"Jika Polri semakin independen dan dewasa, bisa menerima usulan itu silakan saja," kata dia.
Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Muhammad yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai usulan tersebut adlh usulan yang baik.
Ia berharap usulan tersebut bisa didengar dan mendapat respons positif dari Presiden Yudhoyono.
Menurut dia, menduetkan nama Nanan dan Imam merupakan ide yang bagus untuk memberikan perubahan di institusi Polri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.