Menjelang Pemilu, HKTI Makin Seksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan juta petani dinilai hanya menjadi obyek yang dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraih suara dalam pemilu mendatang. Para politisi berusaha menduduki pucuk pimpinan organisasi-organisasi petani, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Sebagian memang punya latar belakang petani atau pertanian, sebagian pernah atau masih menjadi pengurus HKTI, tetapi sebagian lagi sama sekali tak punya latar belakang petani atau pertanian.

"Banyak sekali politisi yang mendadak (ingin jadi) petani," kata Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Universitas Paramadina, saat diskusi mingguan Radio Trijaya di Warung Daun Jakarta, Sabtu (10/7/2010).

Burhanuddin mengatakan, penilaian itu dapat dilihat dari munculnya nama-nama pengurus partai dalam bursa calon Ketua Umum HKTI yang akan diperebutkan pekan depan di Bali. Selain ketua incumbent yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Geridra Prabowo Subianto, saat ini sudah bermunculan nama-nama politisi yang ingin menjadi Ketua Umum HKTI. Sebut saja Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dan saat ini menjadi Ketua Umum PKPI), Titiek Soeharto (Wasekjen Golkar), Anton Apriantono (kader PKS, mantan Menteri Pertanian), Djafar Hafsah (Ketua DPP Demokrat), dan anggota DPD, Oesman Sapta, yang juga Ketua Partai Pembangunan Daerah (PPD).

Burhanuddin menilai, perebutan posisi Ketua Umum HKTI oleh para politisi wajar karena secara statistik jumlah petani di Indonesia sangat besar atau mencapai 44,6 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. "Anggotanya luar biasa. Karena itu, HKTI menjadi incaran para politisi," ujarnya.

Djafar membantah bahwa pencalonan dirinya hanya untuk memperebutkan suara petani. Menurut dia, ia telah menjadi pengurus HKTI selama 35 tahun. "Sudah banyak perjalanan saya di tani. HKTI jangan dipolitisasi. HKTI harus netral. HKTI harus dijadikan media komunikasi petani dengan pemerintah dan swasta," ucapnya.