Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Jangan Ada Deal Politik Seleksi KPK

Kompas.com - 14/06/2010, 19:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, Muhammad Jusuf Kalla berharap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih nanti tidak merupakan bagian dari "deal" politik pihak-pihak tertentu untuk mengakali kasus tertentu seperti Bank Century.

"Saya harap tidak ada-lah deal-deal politik seperti itu. Akan tetapi, saya tidak tahu ya," tandas Kalla, saat ditanya sinyalemen adanya deal politik terkait kasus Bank Century dalam seleksi calon Ketua KPK pengganti Antasari Azhar.

Kalla sebelumnya ditanya pers, seusai meresmikan gerai donor darah di mal dan kampus di sebuah mal di Senayan, Jakarta, Senin (14/6) sore tadi.

Tentang masa jabatan Ketua KPK, Kalla menyatakan karena hanya menggantikan mantan Ketua KPK Antasari Ashar, maka sebaiknya ikuti saja ketentuan yang mengatur masa jabatan Antasari waktu itu, yaitu tinggal setahun.

"Akan tetapi, kalau dia sesuai dengan keinginan rakyat, seperti berani, tegas, jujur dan punya sikap, tidak ada salahnya nanti jika semua masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali," lanjutnya.

Hingga hari terakhir Senin sore tadi, tercatat banyak tokoh, termasuk pengacara yang digolongkan sering membela para koruptor ikut mendaftar menjadi calon Ketua KPK. Mereka banyak dinilai sebagai titipan koruptor.

Bahkan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden pun, yakni Jimly Assdhiqqie ternyata ikut mendaftar meskipun pendaftarannya dilakukan pihak lain dan usulannya pun diajukan oleh Forum Rektor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com