Kombes Tjiptono Bentak Anggota DPR

Kompas.com - 12/05/2010, 12:00 WIB
EditorGlo

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi III DPR mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan saat menemui mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji, kemarin di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah mengatakan, salah seorang penyidik, Kombes Tjiptono, meminta para anggota Dewan untuk keluar setelah satu jam melakukan pertemuan dengan Susno. Namun, cara yang dilakukan sang Kombes, menurut dia, dilakukan secara tak patut.

"Kami kan melakukan tugas pengawasan yang memang kewenangan DPR. Pertemuan digelar tertutup dengan Susno dan pengacaranya. Setelah satu jam, masuk Kombes Tjiptono yang meminta kami untuk berhenti dan keluar karena Pak Susno mau diperiksa. Saya dengan halus mengatakan, kami sedang melakukan tugas sebagai anggota Dewan dan meminta sedikit waktu," kata Fachri, Rabu (12/5/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Namun, permintaan itu tak diindahkan. "Dia ngotot dan mengatakan harus dihentikan. Saya tidak mengerti ada kombes bertindak seperti itu, berdiri dan menyuruh keluar. Teman-teman panas. Ada yang mengatakan, ini menghina parlemen," lanjut politisi PKS ini.

Akhirnya, pertemuan dengan Susno pun disudahi. Fachri menyesalkan adanya tindakan yang tak bersahabat, bahkan diwarnai dengan bentakan. "Kalau ke kami (anggota DPR) saja begitu, bagaimana dengan yang lainnya. Sebaiknya, budaya mentang-mentang, tukang bentak, itu sudah bukan lagi kultur penegak hukum," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan digelar dalam waktu dekat, Komisi III akan mempersoalkan tindakan tak menyenangkan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.