Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kombes Tjiptono Bentak Anggota DPR

Kompas.com - 12/05/2010, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi III DPR mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan saat menemui mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji, kemarin di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah mengatakan, salah seorang penyidik, Kombes Tjiptono, meminta para anggota Dewan untuk keluar setelah satu jam melakukan pertemuan dengan Susno. Namun, cara yang dilakukan sang Kombes, menurut dia, dilakukan secara tak patut.

"Kami kan melakukan tugas pengawasan yang memang kewenangan DPR. Pertemuan digelar tertutup dengan Susno dan pengacaranya. Setelah satu jam, masuk Kombes Tjiptono yang meminta kami untuk berhenti dan keluar karena Pak Susno mau diperiksa. Saya dengan halus mengatakan, kami sedang melakukan tugas sebagai anggota Dewan dan meminta sedikit waktu," kata Fachri, Rabu (12/5/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Namun, permintaan itu tak diindahkan. "Dia ngotot dan mengatakan harus dihentikan. Saya tidak mengerti ada kombes bertindak seperti itu, berdiri dan menyuruh keluar. Teman-teman panas. Ada yang mengatakan, ini menghina parlemen," lanjut politisi PKS ini.

Akhirnya, pertemuan dengan Susno pun disudahi. Fachri menyesalkan adanya tindakan yang tak bersahabat, bahkan diwarnai dengan bentakan. "Kalau ke kami (anggota DPR) saja begitu, bagaimana dengan yang lainnya. Sebaiknya, budaya mentang-mentang, tukang bentak, itu sudah bukan lagi kultur penegak hukum," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan digelar dalam waktu dekat, Komisi III akan mempersoalkan tindakan tak menyenangkan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com