KAU: Sri Mulyani Mewakili Kepentingan AS

JAKARTA, KOMPAS.com — LSM Koalisi Antiutang atau KAU menilai Bank Dunia telah melecehkan kedaulatan politik dan hukum Indonesia dengan menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Tindakan tidak terhormat Bank Dunia tersebut terjadi di tengah berjalannya proses hukum oleh KPK terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas keterlibatannya dalam kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Koordinator KAU, Dani Setiawan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (6/5/2010), menyebutkan bahwa proses politik di DPR tanggal 20 Maret 2010 telah menyatakan ada yang salah dalam kebijakan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sehingga harus diproses secara hukum.

"Penunjukan Sri Mulyani merupakan tindakan intervensi yang sangat kasar oleh Bank Dunia untuk menyelamatkan Menteri Keuangan yang mewakili kepentingan Amerika dan negara-negara G7 di Indonesia," kata Dani Setiawan.

Dani menyatakan, Amerika Serikat sebagai pemegang tunggal hak veto di Bank Dunia patut diduga berada di balik keputusan yang merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia ini.

Modus seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Tindakan serupa dilakukan Bank Dunia pada tahun 2004 terhadap seorang pejabat negara tersangka kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Pejabat tersebut diangkat menjadi utusan negara-negara ASEAN di Bank Dunia selama dua tahun hingga akhirnya kasus hukumnya “dipeti-eskan.”

Menurut Dani, Sri Mulyani merupakan bagian dari kelompok Mafia Berkeley yang memiliki jaringan internasional yang kuat dan meluas, seperti USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia.

Oleh karena itu, lanjutnya, mudah dimengerti bila keputusan Bank Dunia mengangkat Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana erat kaitannya dengan tekanan politik dan kasus hukum yang sedang dihadapi Sri Mulyani di dalam negeri.

"Kami mencurigai ada skenario menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan kasus hukum di dalam negeri dengan bantuan Bank Dunia," katanya.

KAU juga mendesak agar KPK terus melanjutkan proses hukum terhadap Sri Mulyani dan Boediono serta mengabaikan tekanan dan intervensi dari pihak asing. "Kepada DPR, kami juga mendesak agar menyatakan protes keras atas tindakan Bank Dunia yang telah melecehkan kedaulatan politik dan hukum di Indonesia," ujarnya. KAU juga mendesak agar DPR meminta Presiden SBY menghormati proses hukum terhadap Sri Mulyani dan Boediono. (hasanuddin aco)