Fraksi Hanura Bulat Dukung Angket Century

Kompas.com - 11/11/2009, 15:53 WIB
Editorhertanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, mengatakan, sebanyak 17 anggota fraksinya secara bulat membubuhkan tanda tangan pernyataan dukungan mengusung hak angket dana talangan Bank Century pada hari Rabu (11/11) ini. Hal ini, kata Akbar, merupakan instruksi dari DPP Partai Hanura.

"Seluruh anggota Fraksi Partai Hanura hari ini tanda tangani hak angket. Ini perintah dari DPP. Kalau ada yang menolak, kena sanksi," kata Akbar saat mengisi diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Rabu.

Fraksinya juga mengharapkan BPK segera mengeluarkan hasil audit final terhadap kucuran dana yang konon mencapai Rp 9 triliun tersebut. BPK sendiri menyatakan akan menyerahkan hasil audit final kepada Komisi XI yang meminta dilakukan audit pada pertengahan November ini.

"Saya dengar auditnya sudah selesai. Kalau BPK tidak enak karena ada yang terancam dengan hasil audit itu, serahkan saja kepada DPR," kata anggota Komisi V yang menjabat Wakil Sekjen DPP Hanura.

Dalam pengguliran hak angket yang diinisiasi Fraksi PDI Perjuangan itu, Hanura menitikberatkan pada pengusutan aliran dana. "Dibuka dong. Hak rakyat harus dikembalikan. Ke mana arah aliran dananya supaya dicari kejelasan dan tidak terjadi simpang siur informasi," kata Akbar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, hingga saat ini fraksinya masih menunggu hasil final audit yang dilakukan BPK. Sebelumnya, pengusung hak angket, Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa unsur dari tujuh fraksi di DPR sudah menyatakan dukungan atas digulirkannya hak angket Bank Century.

Hingga siang tadi, sebanyak 73 anggota Dewan sudah membubuhkan tanda tangan dukungan. Sesuai UU, hak angket bisa digulirkan minimal jika didukung 25 anggota. Pekan depan, usulan penggunaan hak angket akan diajukan ke Badan Musyawarah DPR untuk selanjutnya dimintakan persetujuan pada rapat paripurna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

Nasional
'Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat'

"Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat"

Nasional
Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Nasional
KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

Nasional
IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

Nasional
Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

Nasional
Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

Nasional
Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

Nasional
Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Nasional
Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Nasional
UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X