Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Hanura Bulat Dukung Angket Century

Kompas.com - 11/11/2009, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, mengatakan, sebanyak 17 anggota fraksinya secara bulat membubuhkan tanda tangan pernyataan dukungan mengusung hak angket dana talangan Bank Century pada hari Rabu (11/11) ini. Hal ini, kata Akbar, merupakan instruksi dari DPP Partai Hanura.

"Seluruh anggota Fraksi Partai Hanura hari ini tanda tangani hak angket. Ini perintah dari DPP. Kalau ada yang menolak, kena sanksi," kata Akbar saat mengisi diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Rabu.

Fraksinya juga mengharapkan BPK segera mengeluarkan hasil audit final terhadap kucuran dana yang konon mencapai Rp 9 triliun tersebut. BPK sendiri menyatakan akan menyerahkan hasil audit final kepada Komisi XI yang meminta dilakukan audit pada pertengahan November ini.

"Saya dengar auditnya sudah selesai. Kalau BPK tidak enak karena ada yang terancam dengan hasil audit itu, serahkan saja kepada DPR," kata anggota Komisi V yang menjabat Wakil Sekjen DPP Hanura.

Dalam pengguliran hak angket yang diinisiasi Fraksi PDI Perjuangan itu, Hanura menitikberatkan pada pengusutan aliran dana. "Dibuka dong. Hak rakyat harus dikembalikan. Ke mana arah aliran dananya supaya dicari kejelasan dan tidak terjadi simpang siur informasi," kata Akbar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, hingga saat ini fraksinya masih menunggu hasil final audit yang dilakukan BPK. Sebelumnya, pengusung hak angket, Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa unsur dari tujuh fraksi di DPR sudah menyatakan dukungan atas digulirkannya hak angket Bank Century.

Hingga siang tadi, sebanyak 73 anggota Dewan sudah membubuhkan tanda tangan dukungan. Sesuai UU, hak angket bisa digulirkan minimal jika didukung 25 anggota. Pekan depan, usulan penggunaan hak angket akan diajukan ke Badan Musyawarah DPR untuk selanjutnya dimintakan persetujuan pada rapat paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com