Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis Dibebani Lima PR Besar

Kompas.com - 19/10/2009, 14:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Negara Indonesia masih memiliki banyak masalah hukum. Karena itu, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Patrialis Akbar, calon pembantunya, untuk fokus pada lima persoalan hukum.

"Ada lima hal besar yang diamanahkan beliau pada saya," kata Patrialis, anggota DPR dari Fraksi PAN, seusai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Senin (19/10).

Pertama, negara harus membuat undang-undang baru karena peraturan kita banyak yang warisan Belanda. Salah satu efeknya adalah kerap terjadi tumpang tindih antara satu peraturan dan peraturan lain.

"Masalah budaya hukum kita yang ternyata memiliki beberapa masalah yang harus segera dibenahi," kata Patrialis, yang didengungkan akan menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Kedua, presiden memintanya dalam proses pembuatan UU agak lebih dipercepat. Jangan sampai macet lagi di pemerintah. Kalau sampai di pemerintah segera dikoordinasikan pada Setneg, lalu diharmonisasikan dengan departemen terkait dan peraturan yang telah ada.

"Jangan sampai UU baru menjadi masalah baru," ungkap Patrialis.

Ketiga, terkait dengan persoalan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Presiden meminta pengurusan HAKI jangan berbelit-belit. Jangan sampai para investor disibukkan dengan perizinan HAKI, padahal mereka sudah siap produksi.

"Inikan merugikan. Birokrasinya harus diberi gebrakan di semua lini," ucapnya.

Keempat, soal pengurangan hukuman bagi para narapidana. Patrialis diminta untuk tidak mengobral remisi, terutama napi teroris.

"Untuk yang teroris jangan terlalu besar. Takutnya begitu keluar bikin lagi," ujarnya.

Kelima, soal HAM. Menurut Patrialis, Presiden sangat memberi penekanan serius pada hal ini. Oleh sebab itu, Presiden meminta dalam penanganan persoalan HAM, Dephuk dan HAM tidak menjaga jarak dengan Komnas HAM dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum.

"(Untuk mewujudkan itu) 20 September (saya) sudah selesai membuat rencana strategis. Tidak ada istilah libur. (SBY) maunya running betul," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com