Padang, Tribun - Gempa 7,6 SR yang mengguncang Sumatra Barat selain membuat banyak bangunan ambruk, juga membuat bangunan yag tesisa kini tidak lagi layak pakai. Terutama bangunan belantai tiga ke atas di seluruh Kota Padang. Selain itu, banyak bangunan rumah warga juga dinilai sudah tidak layak huni lagi.
"Sekitar 40 persen bangunan di seluruh Kota Padang sudah tidak layak pakai lagi. Karena struktur utama bangunan sudah rusak akibat gempa. Bahkan bangunan bertingkat tiga ke atas, seluruhya sudah tidak layak digunakan dan harus dirobohkan," kata Ade Edwad, Ketua Satkorlak Sumbar, saat dihubungi Jumat (2/10) di posko utam Satkorlak Sumbar di Gubernuran Sumbar jalan Sudirman Padang.
Di antara bangunan bertingkat yang tidak bisa digunakan itu, menurut Ade adalah Kantor Wali Kota Padang dan Kantor Gubernur Sumbar. "Kedua bagunan itu strukturnya sudah sangat rusak parah. Kalau terus digunakan akan sangat berbahaya sekali. Bangunan itu harus diruntuhkan,
Kondisi itu menurutnya berlaku untuk seluruh bangunan bertingkat tiga ke atas di seluruh Kota Padang. Sedangkan untuk bangunan rumah masyarakat, saat ini menurut data awal diperkirakan 40 persen yang tidak layak digunakan lagi.
"Tadi pagi (kemarin) kita sudah kerahkan tim PU untuk memferivikasi seluruh bangunan, terutama perumahan warga yang ada di Kota Padang. Tim ini yang nantinya akan menentukan banguna mana yang masih layak digunakan dan mana yang tidak layak," terangnya.
Gubernur Sumba Gamawan Fauzi mengatakan, unuk melakukan ferivikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat ini, hanya bangunan yang terlihat jelas saja kerusakannya yang dinyatakan tidak layak.
"Sedangkan untuk bangunan lain, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Baik itu struktur bangunan, kekuatan dinding dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari tim verifikasi yang kita turunkan," terang Gamawan.
Sedangkan untuk bangunan perkantoran yang umumnya bertingkat dua, juga akan dipelajari secara menyeluruh oleh tim ini. Namun untuk bangunan bertingkat tiga yang sudah terlihat jelas tingkat kerusakannya, menurut Gamawan memang tidak akan digunakan lagi. Termasuk kantor gubernur Sumbar.
"Kita akan pindahkan kantor ke bangunan lain milik pemerintah yang masih layak. Begitu juga kantor-kantor pemerintah lainnya, akan dipindahkan dulu kalau memang bangunan yang skarang tidak layak lagi. Lebih baik begitu dari pada membahayakan nanti pegawai yang bekerja di bangunan tersebut," ujarnya.
Dari pantauan di seputar Kota Padang, hampir seluruh bangunan semen mengalami kerusakan, mnimal retak-retak pada dindingnya. Sedangkan bangunan bertingkat hampir semuanya mengalami kerusakan. Paling ringan, kaca-kaca pecah.