Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Sudah Rp 6,3 Miliar

Kompas.com - 02/10/2009, 23:25 WIB

Padang, Tribun - Gempa 7,6 SR yang mengguncang Sumatra Barat selain membuat banyak bangunan ambruk, juga membuat bangunan yag tesisa kini tidak lagi layak pakai. Terutama bangunan belantai tiga ke atas di seluruh Kota Padang. Selain itu, banyak bangunan rumah warga juga dinilai sudah tidak layak huni lagi.

"Sekitar 40 persen bangunan di seluruh Kota Padang sudah tidak layak pakai lagi. Karena struktur utama bangunan sudah rusak akibat gempa. Bahkan bangunan bertingkat tiga ke atas, seluruhya sudah tidak layak digunakan dan harus dirobohkan," kata Ade Edwad, Ketua Satkorlak Sumbar, saat dihubungi Jumat (2/10) di posko utam Satkorlak Sumbar di Gubernuran Sumbar jalan Sudirman Padang.

Di antara bangunan bertingkat yang tidak bisa digunakan itu, menurut Ade adalah Kantor Wali Kota Padang dan Kantor Gubernur Sumbar. "Kedua bagunan itu strukturnya sudah sangat rusak parah. Kalau terus digunakan akan sangat berbahaya sekali. Bangunan itu harus diruntuhkan," ujar Ade.

Kondisi itu menurutnya berlaku untuk seluruh bangunan bertingkat tiga ke atas di seluruh Kota Padang. Sedangkan untuk bangunan rumah masyarakat, saat ini menurut data awal diperkirakan 40 persen yang tidak layak digunakan lagi.

"Tadi pagi (kemarin) kita sudah kerahkan tim PU untuk memferivikasi seluruh bangunan, terutama perumahan warga yang ada di Kota Padang. Tim ini yang nantinya akan menentukan banguna mana yang masih layak digunakan dan mana yang tidak layak," terangnya.

Gubernur Sumba Gamawan Fauzi mengatakan, unuk melakukan ferivikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat ini, hanya bangunan yang terlihat jelas saja kerusakannya yang dinyatakan tidak layak.

"Sedangkan untuk bangunan lain, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Baik itu struktur bangunan, kekuatan dinding dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari tim verifikasi yang kita turunkan," terang Gamawan.

Sedangkan untuk bangunan perkantoran yang umumnya bertingkat dua, juga akan dipelajari secara menyeluruh oleh tim ini. Namun untuk bangunan bertingkat tiga yang sudah terlihat jelas tingkat kerusakannya, menurut Gamawan memang tidak akan digunakan lagi. Termasuk kantor gubernur Sumbar.

"Kita akan pindahkan kantor ke bangunan lain milik pemerintah yang masih layak. Begitu juga kantor-kantor pemerintah lainnya, akan dipindahkan dulu kalau memang bangunan yang skarang tidak layak lagi. Lebih baik begitu dari pada membahayakan nanti pegawai yang bekerja di bangunan tersebut," ujarnya.

Dari pantauan di seputar Kota Padang, hampir seluruh bangunan semen mengalami kerusakan, mnimal retak-retak pada dindingnya. Sedangkan bangunan bertingkat hampir semuanya mengalami kerusakan. Paling ringan, kaca-kaca pecah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com