Bantuan Sudah Rp 6,3 Miliar

PADANG, KOMPAS.com- Hingga Jumat (2/10) malam, bantuan dana yang sudah diterima Tim Tanggap Bencana Pemprov Sumbar untuk korban gempa mencapai Rp 6,3 miliar. Penyaluran dana ini sudah dilakukan untuk empat kabupaten/kota, yakni Padang, Padang, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.

Untuk bantuan logistik juga sudah berdatangan ke posko Tanggap Bencana di Kediaman Gubernur Sumbar. DI antaranya bantuan beras, mi instan, selimut, dan logistik lainnya.

Sekretaris Daerah Sumbar Firdaus K kepada wartawan menjelaskan, sejumlah bantuan logistik juga sudah disalurkan langsung ke kabupaten/kota. Begitu juga dengan bangtuan logistik.

Pantauan Tribun Pekanbaru di Kantor Kecamatan Padang Timur, sejumlah bantuan logistik sudah menumpuk. Maryati, Kasi Kesos Kecamatan Padang Timur mengatakan baru dua kelurahan yang mengambil bantuan itu.

Di wilayah Tandikek Kabupaten Padang PAriaman, dilaporkan sekitar 300 warga yang terjebak longsor akibat gempa malah belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah. Begitu juga menurut informasi warga kepada Tribun, di Kecamatan V Koto Kenagarian Kudu Gantiang juga belum menerima bantuan apa pun. Bahkan informasi yang diperoleh Tribun, harga sebungkus mi instan menapai Rp 5.000 dan satu dus air mineral gelas seharga Rp 80 ribu. Warga menyayangkan belum adanya aparat pemerintahan di kenagarian mereka yang melihat dan menanyakan kondisi warga. Selain itu mereka juga heran, dari berita media, bantuan sudah banyak yang datang, begitu juga sumbangan dari perantau, tapi belum bisa mereka terima.
Sementara itu, warga pada Rabu malam, tidak sedikit yang masih tidur di teras rumah. Mereka tidak berani kembali ke rumah. Mereka mengatakan sangat membutuhkan adanya tenda-tenda penampungan.
Saat jumpa pers, Firdaus K menyatakan, tim tanggap bencana mulai menyalurkan bantuan ke masyarakat secara bertahap. Hal itu disebabkan keterbatasan sarana angkutan yang tersedia.

Dukungan Internasional
Dukungan internasional terutama untuk evakuasi juga sudah sampai di Posko Tanggap Bencana. Di antaranya adalah dari UNFPA, UNDP, European Commission, Hoper Indonesia, dan Mahkota Medika Malaysia, JICA (Jepang) dan lainnya.
Selain itu, badan PBB lainnya, United Nation OSOCC (On-Site Operation Coordination Center), juga sudah berkantor di Posko tim Tanggap Darurat.

Situasi RSUD
Situasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr M Jamil Padang, Jumat siang, dipadati warga. Selain ingin memastikan jenasah anggota keluarga mereka, warga juga ingin membesuk dan melihat sanak famili yang dirawat di tenda-tenda darurat di halaman RSUD. Perkiraan, lebih dari 80 persen bangunan RSUD tidak bisa digunakan lagi.Aktivitas sibuk terlihat, terutama hilir mudik ambulan. Di pelataran parkir salah satu unit bangunan di RSUD yang mendadak menjadi kamar mayat darurat, dimana korban-korban hasil evakuasi dibaringkan di lantai dalam kantong mayat, warga terlihat ingin mengenali jenasah untuk mencari sanak keluarga mereka yang hilang.
Di bawah tenda-tenda barak, para korban gempa harus merasakan panasnya udara. Selain panas terik yang menimpa tenda, padatnya isi tenda juga menjadi penyebab udara makin panas di dalam tenda.
Syamsidar (51), salah satu diantara korban yang dirawat di tenda, terlihat menahan rasa sakit di kakinya yang remuk ditimba reruntuhan bangunan. Ia menuturkan, saat gempa terjadi ia berada di kamar di rumahnya di Purus V Padang. Ia langsung berlari. Jarak dari kamar ke pintu keluar rumahnya hanya sekitar empat meter. Namun reruntuhan diding lebih dahulu menimpa kaki dan punggungnya.

Kendala Transportasi
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Mar'ie Muhammad ditemui di posko tanggap bencana, mengatakan transportasi masih menjadi kendala PMI untuk menyalurkan bantuan berupa minuman, kesehatan, tenda keluarga, peralatan bayi, dan bantuan lainnya. Meski demikian ia mengatakan akan melakukan usaha terbaik untuk dapat menyalurkan bantuan itu.
Mar'ie menuturkan, dirinya setuju gempa Sumbar kali ini lebih besar dibandingkan dengan Gempa Jawa Barat dan Jogja beberapa waktu yang lalu.

Bangunan Kota Lama Hancur
Bangunan lama dan bersejarah peninggalan kolonial Belanda di Kawasan Pondok Padang, terlihat rusak parah. Pantauan Tribun, bangunan yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun itu tak kuasa menahan guncangan gempa Rabu kemarin. Reruntuhan dinding bangunan di kawasan Pondok bahkan sampai ke badan jalan dan menghambat arus lalu lintas.
Evakuasi korban masih terlihat di Kawasan Pondok. Rumah-rumah duka di kawasan itu tak henti-henti melaksanakan proses kremasi dan prosesi pemakaman untuk warga Tionghoa.(hnk)

Kantor Wako dan gubernur tak Layak Pakai
*Struktur Bangunan Rusak Berat
* 40 Persen Rumah Warga Padang Harus Diruntuhkan

Padang, Tribun - Gempa 7,6 SR yang mengguncang Sumatra Barat selain membuat banyak bangunan ambruk, juga membuat bangunan yag tesisa kini tidak lagi layak pakai. Terutama bangunan belantai tiga ke atas di seluruh Kota Padang. Selain itu, banyak bangunan rumah warga juga dinilai sudah tidak layak huni lagi.

"Sekitar 40 persen bangunan di seluruh Kota Padang sudah tidak layak pakai lagi. Karena struktur utama bangunan sudah rusak akibat gempa. Bahkan bangunan bertingkat tiga ke atas, seluruhya sudah tidak layak digunakan dan harus dirobohkan," kata Ade Edwad, Ketua Satkorlak Sumbar, saat dihubungi Jumat (2/10) di posko utam Satkorlak Sumbar di Gubernuran Sumbar jalan Sudirman Padang.

Di antara bangunan bertingkat yang tidak bisa digunakan itu, menurut Ade adalah Kantor Wali Kota Padang dan Kantor Gubernur Sumbar. "Kedua bagunan itu strukturnya sudah sangat rusak parah. Kalau terus digunakan akan sangat berbahaya sekali. Bangunan itu harus diruntuhkan," ujar Ade.

Kondisi itu menurutnya berlaku untuk seluruh bangunan bertingkat tiga ke atas di seluruh Kota Padang. Sedangkan untuk bangunan rumah masyarakat, saat ini menurut data awal diperkirakan 40 persen yang tidak layak digunakan lagi.

"Tadi pagi (kemarin) kita sudah kerahkan tim PU untuk memferivikasi seluruh bangunan, terutama perumahan warga yang ada di Kota Padang. Tim ini yang nantinya akan menentukan banguna mana yang masih layak digunakan dan mana yang tidak layak," terangnya.

Gubernur Sumba Gamawan Fauzi mengatakan, unuk melakukan ferivikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat ini, hanya bangunan yang terlihat jelas saja kerusakannya yang dinyatakan tidak layak.

"Sedangkan untuk bangunan lain, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Baik itu struktur bangunan, kekuatan dinding dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari tim verifikasi yang kita turunkan," terang Gamawan.

Sedangkan untuk bangunan perkantoran yang umumnya bertingkat dua, juga akan dipelajari secara menyeluruh oleh tim ini. Namun untuk bangunan bertingkat tiga yang sudah terlihat jelas tingkat kerusakannya, menurut Gamawan memang tidak akan digunakan lagi. Termasuk kantor gubernur Sumbar.

"Kita akan pindahkan kantor ke bangunan lain milik pemerintah yang masih layak. Begitu juga kantor-kantor pemerintah lainnya, akan dipindahkan dulu kalau memang bangunan yang skarang tidak layak lagi. Lebih baik begitu dari pada membahayakan nanti pegawai yang bekerja di bangunan tersebut," ujarnya.

Dari pantauan di seputar Kota Padang, hampir seluruh bangunan semen mengalami kerusakan, mnimal retak-retak pada dindingnya. Sedangkan bangunan bertingkat hampir semuanya mengalami kerusakan. Paling ringan, kaca-kaca pecah.

Sampai kemarin, masih banyak warga yang tidak berani tidur di dalam rumah, karena khawatir gempa akan kembali megguncang dan mereka menjadi korban bila rumah runtuh. Nofran misalnya, warga Parupuk, Tabing, mengaku dia bersama keluarganya saat ini lebih memilih tidur di dalam tenda seadanya yang didirikan di halaman rumah.

"Rumah saya ini sudah retak-retak dindingnya. Lihat saja," katanya sambil mennjukkan bagian yang retak akibat gempa lalu.

Meski tidak ada bagian yang sampai ambruk, namun Nofran bersama istri dan dua anaknya mengaku masih trauma jika harus bermalam di dalam rumah. "Lagi pula tetangga kami juga masih pada tidur di halaman rumah. Jadi kita hanya kami saja. Apalagi listrik masih padam, jadi lebih enak di halaman pakai lilin," katanya.

Dia mengaku tidak paham tentang struktur bangunan, sehingga tiak tahu apakah bangunan rmahnya masih layak digunakan atau harus diruntuhkan dan dibangun ulang. Karena itu, dia mengaku senang kalau memang akan ada tim ferivikasi dari PU yang akan turun memeriksa rumah-rumah warga, dan memberikan saran apakah rumahnya masih layak atau tidak.

"Hanya saja, kalau memang nanti rmah ini harus diruntuhkan dan dibangun ulang, kami berharap ada bantuan dari pemerintah. Karena untuk membangun rumah sekarang kan tidak murah, butuh biaya banyak. Rumah ini saja saya cicil selama 20 tahun dan sampai sekarang belum lunas," ujarnya. (rin)