Upaya Memutus Rantai Impunitas

Terkait dengan visi penegakan HAM, juru bicara Tim Kampanye SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, Jumat, menjelaskan, penghormatan terhadap HAM tercakup di dalam penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum adalah salah satu dari lima agenda utama pembangunan yang ditawarkan pasangan SBY-Boediono.

”Masalah mendesak pada masa sekarang ini adalah pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Ini menjadi prioritas saat ini,” ujar Rizal.

Terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum juga terselesaikan pada masa pemerintahan SBY, Rizal mengatakan, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ini mesti dilakukan melalui pengadilan.

Dikatakan Rizal, SBY-Boediono meyakini institusi hukum yang ada mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Meski begitu, dalam uraian program aksi pasangan ini disebutkan bahwa kinerja serta mekanisme pengawasan kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum secara umum perlu diperkuat. Mutu dan integritas aparat, juga diakui perlu diperbaiki.

JK-Wiranto taat UU

Yuddy Chrisnandi, juru bicara pasangan JK-Wiranto, menegaskan, dalam penyelesaian kasus- kasus HAM, prinsip utama pihaknya adalah menjunjung tinggi semua ketentuan, khususnya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. ”Dengan demikian, semua isu yang menurut rakyat penting untuk ditangani, akan kami tangani,” katanya.

Hal itu antara lain sudah dilakukan Partai Golkar yang mendukung hak angket guna menyelesaikan masalah hilangnya hak sebagian rakyat untuk memilih dalam pemilu legislatif lalu.

Tentang dugaan pelanggaran HAM masa lalu, lanjut Yuddy, juga harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. ”Tentunya tidak semua kasus. Untuk kasus yang sudah selesai, seperti Timor Timor yang dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan, juga jangan dipermasalahkan lagi,” tutur Yuddy.

Impunitas

Usman Hamid dari Kontras mengatakan, persoalan pokok penegakan HAM pada dasawarsa pertama reformasi adalah impunitas yang melekat pada sistem kekuasaan rezim. Berikutnya, pada lima tahun ke depan persoalan pokok itu makin dikentalkan dengan derasnya arus globalisasi ekonomi.