Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Golkar Jangan 'Sensi'

Kompas.com - 24/04/2009, 16:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kriteria cawapres yang diajukan SBY ternyata menjadi salah satu hal yang memicu Golkar memilih "bercerai" dengan Partai Demokrat. Hal itu diakui oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPP Golkar, Burhanuddin Napitupulu, pada diskusi "Demokrat-Golkar antara Benci dan Rindu" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4) siang ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Burnap itu, bagi Golkar, penetapan kriteria yang diikuti permintaan pengajuan nama lain di luar JK tak seharusnya dilakukan oleh Demokrat.

"Sama saja dengan menolak Pak JK, dan akhirnya masuk ke wilayah perasaan. Saya bicara tentang norma berorganisasi. Suka tidak suka nomor dua. Permasalahannya minta beberapa nama. Secara struktur partai, Pak JK ketua umum. Kecuali, Pak JK menyatakan tidak maju, baru minta nama lain," ujarnya dengan berapi-api.

Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, yang juga hadir sebagai pembicara. Hayono menjelaskan, permintaan lebih dari satu nama calon bukan dimaksudkan untuk merendahkan Golkar.

"Golkar jangan sensi soal kriteria. Wajar kalau seorang capres yang berasal dari partai yang diperkirakan menang pemilu mengajukan kriteria itu. Lagi pula, kriterianya sangat umum. Wajar-wajar saja," kata Hayono.

Hayono menjelaskan, sebenarnya pembicaraan antara tim negosiasi Golkar dan Tim 9 Demokrat belum lebih jauh membicarakan capres dan cawapres. "Pertemuan baru satu kali, tapi Sekjen Golkar (Sumarsono) sudah buru-buru menyatakan buntu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com