Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makin Banyak Capres Makin Baik

Kompas.com - 16/03/2009, 00:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Dewan Pimpinan Pusat Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyambut baik pencalonan Ketua Umum Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla, sebagai calon presiden satu-satunya dari partai politik tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Minggu (15/3), majunya Kalla dalam bursa kandidat calon presiden pada pemilihan umum presiden-wakil presiden mendatang memberi efek positif bagi masyarakat dan kehidupan berdemokrasi di mana mereka dipastikan punya banyak pilihan.

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers soal pernyataan politik dari parpol bernomor urut lima tersebut. Selain Muzani, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Suhardi, juga ikut berbicara dan memberi pernyataan dalam jumpa pers itu.

"Buat kami, penetapan siapa pun dari parpol mana pun sebagai capres kami akan sambut gembira. Makin banyak capres makin bagus buat rakyat karena mereka punya banyak pilihan. Keragaman pilihan sangat baik walau pada akhirnya nanti pilihan itu harus dikerucutkan lagi," ujar Muzani.

Menurut Muzani, Partai Gerindra sendiri juga sudah memajukan nama calon presiden yang akan diusungnya, Prabowo Subianto, sejak awal Oktober tahun lalu. Dalam Partai Gerindra Parbowo sendiri menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pembina.

Seperti diwartakan, pertemuan 28 Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar di Yogyakarta pada Sabtu kemerin memutuskan Jusuf Kalla sebagai kandidat tunggal capres dari parpol itu. Beberapa waktu lalu Kalla juga bertemu dengan capres PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut menanggapi sejumlah langkah penjajakan untuk berkoalisi, yang beberapa waktu belakangan semakin sering dilakukan sejumlah kandidat dan antar parpol pengusung masing-masing, Partai Gerindra menurut Muzani hal itu juga sudah dilakukan pihaknya dalam bentuk komunikasi politik. "Kami berusaha menjaga komunikasi politik dengan parpol mana pun dan dengan tokoh di level apa pun dari parpol-parpol itu. Namun perlu diingat, kesepakatan apa pun dengan tokoh parpol, terkait koalisi, pada akhirnya akan ditentukan seberapa besar perolehan suara dari pemilu legislatif nanti," ujar Muzani.

Walau terkesan tidak aktif melakukan penjajakan, Muzani menyatakan hal itu jangan diartikan Partai Gerindra atau Prabowo terlalu yakin (over-confidence) mampu memperoleh dukungan suara signifikan, setidaknya 20 persen dari jumlah kursi legislatif di DPR, yang akan mengegolkan Prabowo dalam pemilu presiden-wakil presiden mendatang. "Kami sadar sebagai parpol baru. Berbeda dengan parpol lama, mereka kan sudah punya perkiraan bakal mendapat berapa banyak kursi. Sementara sebagai parpol baru, sekarang ini kami terfokus pada bagaimana memperoleh kursi legislatif," ujar Muzani.

Lebih lanjut dalam pernyataan politik Partai Gerindra, yang dibacakan Suhardi, disebutkan parpol berlambang kepala burung Garuda itu menegaskan para calon legislatifnya untuk tidak mengecewakan rakyat dengan berbagai macam janji politik yang belum tentu dapat dipenuhi. Para caleg Partai Gerindra dilarang menjanjikan apa pun kepada rakyat yang sudah jenuh seperti sekarang, apalagi menjanjikan sesuatu yang bukan kewenangannya.

Selain itu caleg Gerindra menurut Suhardi juga dilarang melakukan kampanye negatif, baik terhadap sesama caleg Gerindra maupun dengan caleg dari parpol lain. "Kami juga menyatakan perang terhadap praktik politik uang, yang pastinya dapat menyebabkan preferensi pemilih yang tidak otentik sehingga menghasilkan wakil rakyat yang juga tidak otentik. Mereka yang terpilih cenderung memperdagangkan mandat yang mereka peroleh," ujar Suhardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com