Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Sultan sebagai Capres Parpol Besar Dinilai Kecil

Kompas.com - 05/02/2009, 20:51 WIB

YOGYAKARTA, KAMIS — Pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bambang Purwoko, berpendapat, peluang Sultan HB X menjadi calon presiden dari partai politik besar dalam Pemilu Presiden 2009 relatif kecil. Sebaliknya, peluang Sultan akan lebih besar jika bersedia menjadi calon wakil presiden.

Bambang, Kamis (5/2) di Yogyakarta, menuturkan, parpol besar saat ini sudah memiliki capres sendiri, seperti PDI-P dan Partai Demokrat. Adapun Partai Golongan Karya yang menjadi rumah politik Sultan diprediksi akan condong memberikan dukungan untuk Ketua Umumnya, M Jusuf Kalla.

Jikapun ada skenario politik, Megawati bersedia mengalah menjadi cawapres dan Sultan sebagai capres, itu bakal sulit terwujud. Sebabnya, skenario tersebut akan menjadi bumerang bagi PDI-P dan Megawati. Pendukung setia Megawati akan kecewa sehingga akan meninggalkan PDI-P dan Megawati.  

"Akan lebih pas jika Sultan bersedia menjadi cawapres mendampingi capres yang kuat. Lebih baik jadi cawapres, tetapi menang daripada menjadi capres, tetapi kalah. Itu adalah kalkulasi rasional," ungkapnya.

Dengan menjadi wapres maka ide-ide perubahan dan konsep pembangunan Sultan tetap akan bisa diimplementasikan. Sebaliknya, jika tidak terpilih maka ide-ide perubahan itu akan kandas. Bambang yakin pendukung Sultan tidak akan marah dan sebaliknya tetap akan memberikan dukungan seandainya Sultan bersedia menjadi cawapres. Ia mengaku sudah bertemu dengan pendukung Sultan di Kalimantan dan daerah lainnya. Mereka menyatakan tetap mendukung Sultan jika akhirnya menjadi cawapres.

Menurut Bambang, Sultan harus menghitung peluang dan potensi dukungan berdasarkan kalkulasi realistis dan obyektif. Tidak hanya mengandalkan tekad untuk maju. Karena itu, Sultan perlu menghitung jumlah riil pendukung yang telah dimilikinya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com