Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Vs Andi Mallarangeng di DPR

Kompas.com - 30/05/2008, 15:24 WIB

JAKARTA, JUMAT - Ada lontaran-lontaran menarik dalam diskusi tentang efektifitas iklan politik yang berlangsung di Press Room DPR, Jakarta, Jumat (30/5) siang. Maklum saja, yang dihadirkan adalah dua tokoh yang selama ini berbalas kata-kata lewat media. Mereka adalah Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Iklan Wiranto yang pada intinya menuntut SBY menepati janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM sempat menjadi polemik. Kalangan istana menilai, data yang digunakan Wiranto tidak akurat sebab Andi mengklaim tidak ada satu pun statement Presiden yang menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM. Iklan itu pun dianggap sesat.

Dalam forum diskusi yang dihadiri para wartawan itu, Wiranto meng-counter-nya dengan menunjukkan data otentik yang digunakannya. "Lihat, ini berita yang saya ambil dari website Presiden tanggal 21 Mei 2008, judulnya Pemerintah Tidak Akan Naikkan Harga BBM. Setelah iklan saya naik, tanggal 23 Mei tiba-tiba berita itu sudah berganti judul dan substansinya beda, kalau sudah begini yang tidak etis siapa?" ujar Wiranto yang disambut tepuk tangan wartawan. Menurut Wiranto, apa yang diungkapkannya dalam iklan politik tersebut merupakan fakta dan bukan sesuatu yang menyesatkan.

Sebelumnya, Andi menyatakan, iklan Wiranto tidak benar. Menurutnya, ketika Wiranto menyatakan SBY pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM, maka ia (Wiranto) harus mampu menunjukkan kutipan langsung yang menguatkan pernyataannya. Andi menuding iklan Wiranto merupakan negative campaign yang bisa mengarah ke black campaign.

"Kalau dia (Wiranto) menyebut SBY tidak menepati janji harus ada direct quotation. Saya buka arsip-arsip, yang saya dapati tidak ada direct quotation seperti itu. Yang ada, saat itu Pak SBY mengatakan tidak ada opsi itu (menaikkan harga minyak), kita mencari solusi yang cespleng tanpa harus menambah masalah masyarakat, itu kata SBY saat itu. Yang ada justru judul, bukan kutipan langsung dan itu tidak tepat," papar Andi Mallarangeng.

Namun, Andi mengakui ada kekeliruan wartawan website Presiden dalam menginterpretasikan maksud pernyataan SBY.Perdebatan di antara kedua tokoh ini berlanjut seusai keduanya menyampaikan paparan masing-masing. Andi mengutip editorial sebuah media cetak yang menyindir iklan Wiranto sebagai sebuah upaya tebar pesona tanpa karya nyata.

"Sebuah media menulis bahwa saat tokoh yang menyatakan peduli pada kemiskinan itu duduk sebagai pejabat negara, tidak pernah melakukan sesuatu yang mengatasi kemiskinan. Ini kata media lho," sindir Andi. "Lho, apa saya harus menyampaikan apa saja yang sudah saya lakukan kepada rakyat miskin kepada Pak Andi? Saya kan tidak ada hubungan apa-apa dengan Pak Andi. Sudahlah, kita akhiri saja polemik ini karena tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujar Wiranto.

Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, yang hadir pada kesempatan yang sama, mengatakan, ada tiga model iklan politik, yaitu introducing, positioning, serta attacking and depending. Menurut Effendi, iklan yang dilakukan Wiranto sudah masuk dalam model positioning yang akan bergerak menuju attacking campaign. Namun, attacking campaign menurutnya bukanlah iklan yang negatif.

Iklan tersebut akan menjadi negatif jika data yang disajikan tidak akurat, menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan pemerintah dan meramalkan sesuatu yang tidak pada porsinya. "Kalau iklannya di media cetak, adukan saja ke Dewan Pers. Sedangkan kalau di media elektronik, ya adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia untuk menilai etis dan tidak etisnya. Dalam komunikasi politik modern, iklan itu dibalas dengan iklan juga, jangan marah-marah. Iklan berbalas iklanlah," kata Effendi. (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com