Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumita Tobing Merancang Korupsi dari Iklan

Kompas.com - 27/05/2008, 23:43 WIB

JAKARTA, SELASA - Niat mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing untuk melakukan korupsi nampaknya sudah direncanakan secara sestematis sejak dari awal. Hal ini dapat dilihat dari proses pengumuman lelang di media massa. Ia dan panitia lelang tidak mengumumkan lelang pengadaan alat-alat produksi dan suku cadang TVRI ini secara terbuka.

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri, Brigjen Jose Rizal, Sumita Tobing berkolusi dengan Koran Republika. Pada tanggal 7 November 2002 ia memesan pasang iklan di Koran Republika pada halaman delapan. Namun mantan Direktur SCTV ini minta dicetak secara khusus dan tidak
diedarkan ke masyarakat.

"Jadi di Koran Republika Edisi 7 November 2002 pada halaman delapan, keluar dua edisi. Edisi yang beredar di masyarakat luas, terpasang iklan Haji Umroh. Tapi ada lagi edisi yang dicetak secara khusus berisi pengumuman lelang pengadaan alat-alat produksi dan suku cadang untuk Perjan TVRI," jelas Jose Rizal.

Bareskrim Mabes Polri memiliki dua bukti dua edisi yang berbeda ini. Semua materinya beritanya sampai lay out sama. Yang membedakan hanya iklan yang terpasang, yang satu iklan Haji Umroh dan yang satu iklan lelang TVRI. Edisi yang ada iklan lelang pengadaan barang di TVRI itu hanya dicetak 50 eksemplar.

"Ini modus yang sengaja dirancang oleh tersangka agar pengumuman lelang itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Sementara pesanan cetak edisi khusus ini untuk bukti bahwa lelang yang digelarnya itu sah karena sudah diumumkan secara luas melalui media massa," ungkapnya.

Dengan menggunakan modus ini, tidak akan ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lelang. Perusahaan lain tidak tahu kalau ada lelang pekerjaan dari TVRI. Tersangka kemudian menggandeng PT Lilir Kaman Guna milik Linda Rita untuk mengajukan penawaran dengan harga yang sudah di-mark up.

"Dari bukti-bukti yang kita temukan, menunjukkan tersangka sudah merancang korupsi ini dari sejak pemasangan iklan. Ia juga menunjuk panitia lelang yang di luar kewenangannya untuk memuluskan rencananya untuk korupsi," ujar Jose Rizal. (Persda Network/sugiyarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com