Salin Artikel

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan membuka peluang bergabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wakil presiden RI terpilih masa jabatan 2024-2029.

Ketiga partai itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, kongsi tersebut mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun, pasangan ini ditumbangkan oleh Prabowo-Gibran.

Sempat menggembar-gemborkan narasi perubahan, PKB, Nasdem, dan PKS kini tak menutup diri untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ingin kerja sama

Sinyal merapatnya PKB ke koalisi pemerintahan mendatang tampak dalam pertemuan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dengan Prabowo, pada Rabu (24/4/2024). Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo berkunjung ke kantor DPP PKB di kawasan Jakarta Pusat.

Kehadiran Prabowo disambut meriah oleh elite PKB. Karpet merah digelar untuk menyambut kehadiran presiden terpilih itu.

Prabowo mengungkapkan, dalam pertemuan itu pada pokoknya PKB menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintahannya ke depan.

"Saya menerima tadi penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo pun menyebut bahwa semua pihak ingin bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Menteri Pertahanan itu mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi luar biasa sehingga diperlukan manajemen masalah untuk memperbaiki berbagai persoalan.

"Kerja sama yang erat insya Allah menciptakan cita-cita kita menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kesejahteraan rakyat kita," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, juga mengungkap hal senada. Wakil Ketua DPR RI itu bilang, dirinya telah menitipkan cita-cita perubahan yang diperjuangkan oleh PKB kepada Prabowo.

"Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerja sama lewat berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur," kata Muhaimin.

Jajaki komunikasi

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pihaknya juga menjajaki komunikasi dengan Prabowo. Dia bilang, PKS membuka komunikasi dengan semua pihak.

“Semuanya ada hubungannya, enggak ada yang enggak ada hubungannya. Karena kan negara sedang berjalan,” ujar Aboe di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Aboe menekankan saat ini PKS belum menentukan langkah politik pasca Pilpres 2024, apakah bakal bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, atau menjadi oposisi. Meski begitu, Aboe mengeklaim hubungan PKS dan Gerindra baik-baik saja.

Siap koalisi ataupun oposisi

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku, partainya dan PKS siap jika harus bergabung sebagai koalisi atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Surya setelah bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

“Saya katakan tadi sama teman-teman PKS, ’Coba renungkan, apa yang terbaik bagi negeri ini? PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan?” ujar Surya kepada awak media.

Surya pun mengeklaim punya kesamaan mental dengan PKS dalam mempertimbangkan langkah politik ke depan. Menurutnya, Nasdem tengah mengkaji berbagai kemungkinan bersama PKS.

“Tapi bagi saya, yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya,” sebutnya.

Alasannya, selain karena PKB tak punya sejarah sebagai oposisi, Cak Imin juga tengah berupaya mempertahankan jabatannya sebagai pucuk pimpinan partai. Sebab, menurut desas-desus yang berembus, ada pihak yang mengincar kursi Ketua Umum PKB.

“Kalau Cak Imin menjadi oposisi, dikerjai oleh pemerintah, bisa hilang jabatan ketua umumnya. Itu tentu merugikan Cak Imin,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2024).

“Dan kalau masuk pemerintahan tentu dapat menteri, berkuasa lagi, posisi ketua umum pun bisa aman. Itu rasional saja dalam politik taktis,” lanjutnya.

Tak hanya PKB, Ujang juga menduga, Nasdem bakal bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Bahkan, Nasdem disebut sebagai partai yang paling awal bermanuver.

Ini tampak dari Surya Paloh yang langsung memberikan ucapan selamat begitu Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 lalu.

Sementara, peluang PKS berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih fifty-fifty. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu diduga masih mempertimbangkan dinamika politik ke depan.

“Mungkin Majelis Syuro PKS memperhatikan kebatinan konstituen PKS, apakah konstituennya mau oposisi ataupun berkoalisi. Penentu di PKS itu bukan ketua umum, tapi Majelis Syuro,” ujar Ujang.

Menurut Ujang, dinamika politik ini menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah bubar. Pada akhirnya, narasi perubahan menjadi narasi yang "dijual" pada masa kampanye pilpres.

Begitu pemenang pilpres ditetapkan, setiap partai memiliki kepentingan politik masing-masing, baik itu merapat ke kubu pemenang, atau berada di luar pemerintahan.

“Partai politik menyelamatkan diri masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Karena posisi kalah ya apa boleh buat, semua partai politik balik kanan, punya agenda masing-masing ke depan,” tutur Ujang.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/05150051/usung-perubahan-saat-pilpres-pkb-nasdem-pks-kini-beri-sinyal-bakal-gabung

Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke