Salin Artikel

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Bersiap untuk mengikuti Pilkada dengan menjaring nama-nama potensial untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah, PDI-P meminta komitmen penyelenggara negara terlebih dulu.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya berharap kontestasi Pilkada 2024 berjalan adil tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti diduga terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak. Pilkada itu kita harapkan hal-hal yang terjadi selama proses pemilu legislatif dan terutama pemilu presiden kemarin, di mana terjadi faktor-faktor di luar faktor elektoral, yang saya kira teman-teman sekalian sudah dapat menyimpulkan apa yang saya maksud di luar faktor elektoral, tidak terjadi lagi di dalam Pilkada serentak yang akan datang," kata Basarah ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Basarah menyampaikan, keseriusan PDI-P menghadapi Pilkada terlihat dalam berbagai proses yang dilakukan sejauh ini.

Pada kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa PDI-P baru saja menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang membahas tentang kesiapan Pilkada.

Kesiapan menghadapi Pilkada, menurut Basarah, juga bisa diartikan bahwa PDI-P terus menjunjung tinggi prinsip negara demokrasi dan hukum.

"Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi Pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut," ujar Basarah.

Wakil Ketua MPR ini juga berulang kali mengatakan bahwa etika dalam menyiapkan tahapan Pilkada sangat penting.

Sebab, menurut Basarah, PDI-P tidak ingin proses Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan karena penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara, kembali terjadi pada Pilkada mendatang.

"Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam proses pemilu untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah," kata Basarah.

"Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segalanya," ujar dia lagi.

Sebagai informasi, Indonesia bakal menghadapi kontestasi Pilkada 2024 secara serentak pada 27 November 2024.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/17420621/pdi-p-harap-pilkada-2024-adil-tanpa-abuse-of-power

Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke