PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kancah politik nasional usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dianggap sangat bergantung dengan relasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Hubungan antara PDI-P dengan Jokowi renggang akibat urusan politik. Sebab PDI-P dalam Pilpres 2024 mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, PDI-P juga diperkirakan bakal tertarik jika diajak bekerja sama dalam pemerintahan oleh Prabowo-Gibran.

"Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDI-P di masa yang akan datang tentu sangat tergantung dengan hubungan politik Jokowi dan Prabowo," kata Adi dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (22/4/2024).

"Tapi kalau kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, di situlah ada celah," ucap Adi.

Adi juga memperkirakan PDI-P tak bakal menolak tawaran bergabung dengan koalisi pemerintah jika dirayu.

"Jika betul PDI-P diajak kerja sama, bukan tidak mungkin PDI-P juga akan tertarik menjadi bagian koalisi di dalamnya," ujar Adi.

Sebelumnya diberitakan, proses perkara sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah berakhir.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.