Hasto Bilang Jokowi Ingin Rebut Kursi Megawati, Dasco: Itu Masalah Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad heran dengan isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin merebut kursi Ketua Umum (Ketum) PDI-P dari Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dasco menegaskan itu adalah masalah internal partai politik (parpol) yang tidak layak dibongkar ke publik.

"Saya juga heran dengan isu seperti itu. Karena sebenarnya itu masalah internal parpol yang sebaiknya dibicarakan di internal dan kemudian tidak diekspos ke publik," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Dasco mengatakan, dirinya berharap semua partai politik di Indonesia baik-baik saja ketika menyiapkan transisi kepemimpinan.

Pasalnya, partai memiliki aturan dalam AD/ART masing-masing dalam menentukan pemimpin.

"Tetapi apapun itu kita berharap semua parpol yang ada di Indonesia ini baik-baik saja dalam melakukan transisi kepemimpinan dengan mekanisme yang sudah diatur dalam AD/ART masing-masing parpol," imbuhnya.

Diketahui, pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto soal Jokowi yang ingin merebut posisi Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan publik.

Menurut Hasto, upaya mengambil alih kursi ketua umum dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima sampai enam bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," kata Hasto dalam diskusi itu.

Ryaas diketahui adalah guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menurut Hasto, Ryaas ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI-P diserahkan pada Jokowi.

Hasto mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka menjadi kendaraan politik Jokowi.

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," kata Hasto.