Soal Penurunan Stunting di Papua Tengah, Dokter Hasto: Perlu Komitmen Semua Pihak

KOMPAS.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) Dokter Hasto menyampaikan materi penguatan penurunan stunting kepada delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Rabu (3/4/2024).

Pada agenda tersebut, Dokter Hasto menegaskan, penurunan prevalensi stunting merupakan persoalan yang perlu dikerjakan bersama.

“Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah," ujar Dokter Hasto melalui siaran persnya, Rabu.

Menurutnya, dengan adanya cadangan dana dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), penurunan stunting diharapkan dapat lebih cepat tercapai.

Dokter Hasto memberikan contoh yaitu Kabupaten Puncak Jaya. Ia mengatakan, meski memiliki medan yang sulit, tetapi dengan komitmen menurunkan stunting yang masif, maka percepatan penurunan dipastikan terwujud.

"Dengan model Kabupaten Puncak Jaya, maka wilayah itu akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, kenapa daerah lain yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting," jelasnya.

Dokter Hasto berpendapat, Provinsi Papua Tengah dapat menurunkan prevalensi stunting melalui sumber daya yang dimiliki. Selain itu, adanya dukungan swasta, seperti PT Freeport Indonesia, membuat upaya penurunan prevalensi stunting semakin baik.

"Ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting, yaitu merubah pola makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi, dan yang terakhir mengetahui tentang sanitasi yang baik. Tentu dengan merubah tiga pola ini, masyarakat di Papua Tengah akan bebas dari stunting," tegas Dokter Hasto.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai mengimbau delapan bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah dapat lebih menggerakkan sumber daya daerah, seperti dana Otsus.

"Ternyata di wilayah Provinsi Papua Tengah sudah banyak dilakukan dan hal ini merupakan tindakan positif bagi bupati maupun penjabat bupati di delapan kabupaten," tutur Nerius.

Meski persentase penurunan prevalensi stunting belum signifikan, Nerius meyakini, dengan komitmen dan ditunjang anggaran Otsus, maka angka tersebut akan turun.

“Dengan arahan dan masukan dari Kepala BKKBN RI, delapan kabupaten tersebut akan turun prevalensi stunting-nya,” ucapnya.

Sebagai informasi, program BKKBN tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah anak, tetapi juga mengatur jarak kelahiran. Dengan demikian, anak akan sehat dan risiko ibu meninggal dapat ditekan.