Wapres Klaim 4 Menteri yang Dipanggil MK Sudah Jalankan Tugas Sesuai Aturan

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpandangan, empat menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan.

Oleh sebab itu, Ma'ruf menilai tidak perlu ada arahan yang disampaikan kepada empat menteri tersebut sebelum mereka memenuhi panggilan MK.

"Saya kira tidak ada arahan karena mereka sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan fungsinya, dengan tugas pokoknya dan mereka sudah menguasai tahu masalah, jadi tidak perlu ada arahan-arahan," kata Ma'ruf di Menara Syariah, Tangerang, Selasa (2/4/2024).

Ma'ruf pun menegaskan bahwa empat menteri yang dipanggil oleh MK harus memenuhi panggilan tersebut karena keterangan mereka dibutuhkan oleh mahkamah.

Empat menteri dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Saya kira kan MK ya memerlukan penjelasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional," kata Ma'ruf.

Ma'ruf berpandangan, keterangan para menteri itu dibutuhkan agar MK dapat mengambil keputusan dengan akuntabel dan profesional setelah mendengarkan keterangan para pembantu presiden terkait apa yang dipersoalkan di ruang sidang.

"Jadi memang mungkin MK memerlukan penjelasan lebih banyak ya sehingga karena muncul kan di sidang MK itu, saya kira bagi kita enggak ada masalah karena itu kan penjelasan," ujar Ma'ruf.

Keempat menteri tersebut diagendakan hadir sebagai saksi sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang dan tidak bisa diwakilkan.

"Pihak yang diminta keterangan di persidangan adalah orang yang namanya disebut dalam surat panggilan sidang," kata Juru Bicara Hakim MK Enny Nrubaningsih kepada Kompas.com, Senin (1/4/2024) malam.

Dia lantas meyakini bahwa para menteri itu tidak akan mangkir dari panggilan sidang dengan alasan apa pun.

"Akan disampaikan pemanggilan oleh MK secara sah dan patut sehingga tentunya hadir," ujar dia.

Namun, Enny tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanya apakah terdapat alasan yang dapat menjadi pembenaran menteri-menteri itu tidak memenuhi panggilan Mahkamah, seperti adanya kunjungan kerja atau tidak memperoleh izin Presiden Jokowi.

Enny hanya menyebutkan, Mahkamah sudah memiliki pertimbangan tersendiri di balik keputusan mereka memanggil empat nama menteri itu dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait (Prabowo-Gibran, red.) dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut," katanya.