Salin Artikel

Orang-orangnya Jokowi Disebut Bisa Dievaluasi jika Prabowo Sudah Menjabat Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno meyakini, pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap kabinet Prabowo Subianto tak akan berlangsung lama. Ia menduga, cawe-cawe Jokowi hanya akan terjadi selama mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menjabat sebagai Kepala Negara.

Ini disampaikan Adi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri kabinet Prabowo, calon presiden (capres) pemenang Pemilu 2024.

“Setelah tak lagi jadi presiden, saya meyakini pengaruh Jokowi soal urusan menteri akan sirna. Bahkan, orang-orang Jokowi yang telanjur jadi menteri bisa dievaluasi di kemudian hari oleh Prabowo,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Adi mengatakan, selama masih bertahta, Jokowi bisa memberikan pengaruh besar dalam penyusunan kabinet Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka.

Apalagi, tak dapat dimungkiri bahwa Jokowi berperan besar mengantarkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 itu disebut-sebut tak lepas dari kekuatan Jokowi.

Oleh karena kontribusi tersebut, menurut Adi, tak heran jika kini presiden juga turut cawe-cawe menitipkan nama menteri.

"Problemnya menjadi rumit karena kemenangan Prabowo di 2024 tentu tak lepas faktor jokowi, itu sulit dibantah. Artinya, kemenangan Prabowo adalah perpaduan dua kekuatan politik besar, antara kekuatan Jokowi dan Prabowo," kata Adi.

"Dalam konteks inilah kemudian publik menganggap wajar jika urusan menteri pun Jokowi dinilai punya pengaruh. Apalagi posisi Jokowi masih presiden," tuturnya.

Namun, Adi bilang, secara prinsip, urusan menteri pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, tak ada pihak lain yang bisa ikut campur, termasuk presiden yang kini menjabat.

"Undang-undang mengamanatkan presiden adalah satu-satunya veto player dalam menyusun kabinetnya,” jelasnya.

Kendati kabinet ke depan berpotensi diisi oleh sejumlah tangan kanan Jokowi, Adi yakin, Prabowo punya kekuatan untuk menentukan pemerintahannya sendiri.

“Soal menteri, pasti ada yang orangnya Jokowi, tapi soal berapa banyak, yang jelas Prabowo yang tentukan, terutama setelah dilantik jadi presiden,” kata Adi.

"Jadi pengaruh Jokowi untuk urusan kabinet mungkin masih terasa ketika posisinya masih presiden. Tapi, yakinlah, setelah tak lagi jadi presiden pengaruh bisa hilang otomatis. Itu hukum alam," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet ke depan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Menurut kabar yang beredar, beberapa nama tersebut merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Namun, desas-desus tersebut dibantah oleh Gibran. Putra sulung Jokowi itu mengatakan, Prabowo sendiri yang bakal menentukan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya," ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Enggak, keputusannya di Pak Prabowo," kata dia.

Akan tetapi, Gibran bilang, tidak menutup kemungkinan ayahnya bakal memberi masukan kepada Prabowo dalam menyusun kabinet. Namun, tetap saja, pada akhirnya Prabowo yang menentukan orang-orang yang menjadi menterinya.

"Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," ucap Gibran.

Wali Kota Solo itu menyakini, Prabowo pasti melibatkan dirinya untuk menentukan nama-nama menteri. Dia mengaku sudah membicarakan perihal ini bersama Prabowo.

"Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," tutur Gibran.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/12300061/orang-orangnya-jokowi-disebut-bisa-dievaluasi-jika-prabowo-sudah-menjabat

Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke