Salin Artikel

Hasil Rekapitulasi KPU: PDI-P Unggul di Kuala Lumpur

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, PDI-P unggul dengan perolehan 2.471 suara.

Perolehan suara tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Kholik dan disahkan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat rekapitulasi perolehan suara nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin.

"Bisa kita sahkan bapak ibu ya, bismillah sah," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sambil mengetuk palu.

Sementara itu, berdasarkan urutan, posisi kedua ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 2.114 suara, dan di posisi ketiga ada Gerindra dengan perolehan 1.663 suara.

Menariknya, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa mengungguli tipis Partai Golkar.

PSI memperoleh 394 suara. Sedangkan Golkar 359 suara.

Berikut Perolehan suara partai politik di Kuala Lumpur, Malaysia, berdasarkan nomor urut peserta pemilu:

  1. PKB: 852 suara
  2. Partai Gerindra: 1.663 suara
  3. PDI-P: 2.471 suara
  4. Partai Golkar: 359 suara
  5. Partai NasDem: 626 suara
  6. Partai Buruh: 46 suara
  7. Partai Gelora: 195 suara
  8. PKS: 2.114 suara
  9. PKN: 15 suara
  10. Partai Hanura: 20 suara
  11. Partai Garuda: 18 suara
  12. PAN: 973 suara
  13. PBB: 14 suara
  14. Partai Demokrat: 1.645 suara
  15. PSI: 394 suara
  16. Partai Perindo: 97 suara
  17. PPP: 113 suara
  18. Partai Ummat: 26 suara.

Namun sayangnya banyak warga negara Indonesia (WNI) yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ulang di Malaysia pada 10 Maret 2024.

Sebab, jumlah keseluruhan suara untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Kuala Lumpur hanya sebanyak 12.302 suara.

Padahal, KPU sebelumnnya menyatakan ada 62.217 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan rincian, 42.372 orang pemilih TPS (Tempat Pemungutan Suara) LN (Luar Negeri) dan 19.845 orang pemilih KSK (Kotak Suara Keliling).

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/18264481/hasil-rekapitulasi-kpu-pdi-p-unggul-di-kuala-lumpur

Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke