Salin Artikel

Bantu Korban Bencana di Sumbar, Kementerian KP Kirim Bantuan Produk Perikanan

KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengerahkan jajaran Kementerian KP, baik di pusat maupun daerah, turun ke lapangan membantu masyarakat korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar). 

Adapun bantuan yang diberikan Kementerian KP berupa paket produk perikanan, obat-obatan, beras, serta selimut. 

"Kami ucapkan bela sungkawa untuk saudara-saudara di Sumbar yang mengalami bencana banjir dan longsor. Bantuan akan terus kami salurkan," ujar Sakti dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/3/2024). 

Guna menyalurkan bantuan tersebut, Kementerian KP mengoptimalkan kantor unit pelaksana teknis (UPT) di Kota Padang dan Parimanan sebagai posko tanggap bencana. 

Di posko-posko tersebut, paket bantuan ditempatkan untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat setelah melalui koordinasi dengan pemda dan perangkat desa setempat. 

Adapun UPT yang menjadi posko, yakni kantor Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, serta Kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Padang. 

“Kami juga menerjunkan taruna dan taruni sekolah perikanan untuk membantu warga korban banjir dan longsor di Sumbar, seperti melakukan pembersihan jalan yang tertimbun material longsor hingga membantu membenahi irigasi yang rusak,” kata Sakti.

Asisten Khusus Menteri KP Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menjelaskan, bantuan produk perikanan yang disiapkan saat ini berupa 1.500 kaleng sarden, 2.800 tuna kaleng, serta ratusan bungkus bakso ikan dan otak-otak. 

Selain itu, ada pula 50 paket beras ukuran masing-masing 5 kg, 100 selimut, serta obat-obatan. Produk perikanan tersebut mengandung protein dan nutrisi lainnya yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh warga yang terkena dampak bencana banjir dan longsor. 

"Mudah-mudahan produk perikanan ini bisa membantu kebutuhan pangan dan menjadi sumber makanan bergizi bagi saudara-saudara kita yang berada di pengungsian. Bantuan produk perikanan masih terus kami siapkan untuk diteruskan ke masyarakat," kata Doni.

Adapun Doni terjun langsung ke Kabupaten Padang Pariaman menemui korban banjir di Kampuang Galapuang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis. 

Lebih lanjut, Doni menambahkan, bantuan yang disalurkan senilai ratusan juta rupiah yang berasal dari internal unit kerja dan para pegawai KKP di pusat maupun daerah. 

Menurut Doni, respons cepat mengumpulkan bantuan di internal Kementerian KP sesuai arahan Menteri Trenggono. 

"Semangatnya adalah saling membantu, terlebih kita memasuki Ramadhan. Semoga bantuan ini membawa manfaat terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan orang tua yang menjadi korban. Mudah-mudahan, kebutuhan protein tercukupi sampai kondisi membaik," imbuhnya. 

Selain menemui warga, Doni turut meninjau tambak lele milik pembudidaya yang terdampak banjir di Desa Ketapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. 

Di lokasi tersebut, pembudidaya mengalami kerugian sekitar Rp 250 juta akibat sebagian besar lele siap panen, benih, dan indukan yang berada di 30 kolam budi daya, hilang terbawa banjir. 

"Terima kasih sekali bantuannya dari Kementerian KP. Kami harapkan juga ada bantuan untuk tambak-tambak kami agar bisa produksi kembali," ujar Akmal, salah satu pembudidaya korban banjir penerima paket bantuan produk perikanan. 

Sebagai informasi, banjir dan longsor melanda permukiman warga di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat, yakni Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok, Agam, Pesisir Selatan, dan Limapuluh Kota. 

Adapun bencana tersebut terjadi pada Kamis (7/11/2024). Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya terdapat 19 orang meninggal dunia, tujuh orang hilang, dua luka-luka, serta puluhan ribu warga mengungsi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/11/17344251/bantu-korban-bencana-di-sumbar-kementerian-kp-kirim-bantuan-produk-perikanan

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke