Salin Artikel

Jusuf Kalla Terkejut Prabowo-Gibran Unggul Telak di Pilpres 2024

"Mengejutkan, bukan saja saya, saya kira banyak orang (terkejut), mungkin pasangan nomor 2 terkejut juga," kata tokoh yang akrab disapa JK itu dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (7/3/2024) malam.

JK mengaku tidak menyangka pasangan Prabowo-Gibran dapat memperoleh suara lebih dari 50 persen, bahkan hampir mencapai 60 persen.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memperkirakan, Pilpres 2024 semestinya dapat berlangsung 2 putaran atau tidak ada yang memperoleh suara di atas 50 persen.

"Kita masih memperkirakan ini dua putaran, artinya mungkin angkanya 46, 47, 48 persen, segitu kira-kira. Melihat daripada suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat," kata Kalla. 

Namun demikian, JK mengeklaim bahwa kemenangan telak Prabowo-Gibran itu bukan satu-satunya alasan ia mendorong hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Ia berpandangan, tidak ada masalah serius pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi ia menganggap masalah itu terjadi sebelum dan setelah pencoblosan.

"Kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak banyak soal ya, yang soal itu sebelum dan setelah (pencoblosan), ya kan tanggal 14 aman-aman saja," ujar dia.

"Bagi kita semuanya bukan soal menang kalah, bukan, tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang, rusak negeri ini kalau begitu," kata JK.

Adapun hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran di kisaran 58 persen atau menang dalam satu putaran.

Suara Prabowo-Gibran unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kisaran 25 persen dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kisaran 17 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/08/08094601/jusuf-kalla-terkejut-prabowo-gibran-unggul-telak-di-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke