Kritik Pembahasan Makan Gratis Prabowo di Kabinet Jokowi, Mahfud: Etisnya Tunggu Pelantikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik pembahasan program makan siang gratis dalam sidang Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Seharusnya, kata Mahfud, pembahasan program pemerintah selanjutnya dilakukan setelah presiden-wakil presiden baru dilantik.

“Seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru. Misalnya Pak Ganjar yang dilantik, atau Pak Anies, atau Pak Prabowo, menunggu itu,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Mahfud bilang, saat ini tahapan Pemilu 2024 belum selesai. Pelantikan presiden dan wakil presiden baru dijadwalkan digelar pada 20 Oktober 2024.

Oleh karenanya, menurut dia, kurang etis jika program salah satu pasangan calon dibahas oleh pemerintah yang sekarang.

“Menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis, kan gitu,” ujar Mahfud.

Terkait ini, Mahfud berpandangan bahwa jajaran Kabinet Indonesia Maju tak satu suara. Sebab, ada menteri yang menyebut bahwa sidang kabinet membahas program makan siang gratis, namun Presiden membantah.

“Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya,” kata Mahfud.

“Macam-macam sudah karena ini sudah mulai enggak terkordinasi lagi isunya,” tuturnya.

“Terserah saja pada presiden terpilih,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap bahwa sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) membahas soal program makan siang gratis.

“Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

“Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis. Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.

Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Namun, hal itu dibantah oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, dalam sidang kabinet paripurna, dia hanya menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang) ya," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).