Salin Artikel

Minta Warga Tak Pilih Paslon Lain, Wiranto: Capres Harus Bisa Joget seperti Prabowo

Wiranto menyebut tidak ada alasan untuk tidak memilih capres nomor urut 2 Prabowo pada 14 Februari 2024 mendatang.

Hal tersebut Wiranto sampaikan saat sedang mendampingi Prabowo kampanye di Lapangan Schwarz, Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (5/2/2024).

Mulanya, Wiranto bertanya kepada para warga yang hadir kenapa mereka harus memilih Prabowo.

Wiranto menjelaskan, berdasarkan pengalamannya mendampingi 5 presiden semasa hidupnya, dirinya memaparkan sejumlah alasan kenapa Prabowo harus dipilih.

"Pertama, seorang presiden dia harus sudah selesai dengan dirinya, siapa itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan 'saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia'," ujar Wiranto.

"Jadi beliau sudah selesai dengan dirinya sudah dapat harta dari Tuhan, dapat kehormatan dari Republik Indonesia, tinggal mengabdi, sisa hidupnya hanya untuk negeri," sambungnya.

Kedua, Wiranto menyampaikan seorang presiden harus tahu masalah luar negeri dan dalam negeri.

Wiranto mengatakan, itu juga sudah ada dalam diri Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan.

Dengan jabatan tersebut, Prabowo sering diajak berkumpul oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga tahu masalah luar negeri dan dalam negeri.

"Yang ketiga dia harus bisa dan yakin untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini, siapa dari tiga ini yang melanjutkan? Prabowo lagi," ucap Wiranto.

Kemudian, yang keempat, Wiranto menegaskan capres harus bisa joget.

Dia lantas menyindir ada capres yang mempersoalkan Prabowo yang kerap berjoget di panggung.

"Yang keempat harus bisa joget. Jangan main-main, ada capres mengatakan 'presiden kok cuma joget'. Bukan, presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita dari Aceh sampai Papua, semua suku punya joget tahu enggak? Harus kita hormati, kita pupuk, kita pelihara. Dan presiden yang suka joget siapa? Prabowo," katanya.

Wiranto mengatakan, ke depan, negara-negara di dunia akan didominasi anak muda.

"Karena lebih cerdas, terdidik ada kesempatan untuk belajar banyak sekali. Dan Pak Prabowo tahu ke depan nanti anak muda yang akan mengambil alih kepemimpinan nasional," jelas Wiranto.

"Ada lima alasan kita tidak boleh milih yang lain kecuali milih?" tanyanya.

"Prabowo!" seru para hadirin.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/16005791/minta-warga-tak-pilih-paslon-lain-wiranto-capres-harus-bisa-joget-seperti

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke