Menpan-RB Optimis Transformasi Digital Bisa Jangkau hingga Pelosok Desa

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas optimistis transformasi digital yang dikebut oleh pemerintah akan menjangkau hingga pelosok desa.

Anas bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar tengah memetakan layanan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) yang dapat digabungkan dalam satu portal.

“Saya bersama Pak Menteri Desa PDTT sepakat pentingnya interoperabilitas layanan di Kementerian Desa PDTT. Ke depan, kami bersama dorong agar layanan bisa diinteroperabilitaskan sehingga semakin mempermudah masyarakat,” ujar Anas usai bertemu Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Semangat transformasi digital di berbagai aspek ditunjukan lewat pembangunan portal nasional yang akan menaungi sembilan layanan prioritas pada tahap awal.

Selain itu, pemerintah juga telah menunjuk BUMN Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Government Technology (GovTech) yang akan menyelenggarakan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk layanan prioritas milik kementerian dan lembaga pemerintah.

Layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Dengan fokus pada integrasi dan interoperabilitas, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan mendukung empat pilar utama transformasi digital, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital.

Pilar-pilar tersebut harus berjalan secara sinergis untuk mencapai visi Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan kesiapan jajarannya untuk mendukung transformasi digital.

Ia menyebut bahwa selama ini layanan di desa masih terfragmentasi sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapat kemudahan.

“Jadi Kementerian Desa PDTT dulunya kan banyak sekali aplikasi, termasuk di desa-desa juga banyak. Ada yang buatan desa, kabupaten, dan buatan pihak ketiga. Saat ini kami sedang berikhtiar agar semuanya terintegrasi dalam satu portal sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) lewat Menpan-RB,” tutur Gus Menteri.