Wapres Sebut Rencana Impor Beras Jutaan Ton Bersifat Antisipasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, rencana pemerintah mengimpor jutaan ton beras pada tahun 2024 bersifat antisipasi dan belum tentu bakal dilaksanakan.

"Itu sifatnya antisipasi, belum tentu dilaksanakan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Jumat (26/1/2024).

Ma'ruf menjelaskan, rencana itu baru akan dieksekusi apabila pasokan beras dari dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, pemerintah bakal memperhatikan hasil panen dan dampaknya terhadap stok cadangan beras yang ada di tanah air.

"Artinya kalau itu terpaksa, itu dilakukan," kata Ma'ruf.

Meski demikian, Ma'ruf mengingatkan bahwa antisipasi tetap harus dilakukan karena ada potensi fenomena El Nino berdampak pada produktivitas beras di Indonesia.

"Kalau itu tidak tercukupi, jadi masalah. Jadi masalahnya nanti kita lihat dalam keadaan yang di mana kita menghadapi itu," ujar Ma'ruf.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan impor beras sebanyak 3 juta ton pada 2024 dilakukan untuk mengatasi defisit beras sebagai dampak dari El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut.

"Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta (ton). 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, saat ini Perum Bulog ikut menangani 2 juta ton impor beras, dari 3 juta ton yang direncanakan.

Dia menyampaikan, impor beras itu dilakukan karena dampak situasi El Nino menyebabkan defisit beras nasional sampai 2,3 juta ton.

Di sisi lain, Indonesia telah mendapatkan komitmen impor beras 2 juta ton dari Thailand pada 2024 setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin pada bulan Desember 2023.