Beredar Rekaman Forkopimda Batubara Diduga Dukung Capres Pakai Dana Desa, Ganjar: Panwas Harus Bicara, Berani Enggak?

Ganjar pun mempertanyakan apakah Panwaslu di Batubara berani menindak penjabat bupati yang diduga mendukung Prabowo-Gibran.

"Kayak di Batubara itu Panwasnya harus bicara, berani enggak? Lho itu yang ngomong aparatur lho, pj bupati lho, berani enggak sama pj bupati?" kata Ganjar saat berkampanye di Purbalingga, Senin (15/1/2024).

Menurut Ganjar, Panwaslu semestinya berani menegur dan mengingatkan peserta pemilu untuk tidak melanggar aturan kampanye, bukan baru bertindak saat sudah kejadian.

Politikus PDI-P ini pun mengajak pendukungnya untuk mengawal jalannya pelaksanaan pemilu agar tidak diwarnai kecurangan.

"Demokrasi ini harus kita jaga, reformasi dulu menginginkan semua berjalan baik tapi kalau itu tidak berjalan dengan baik maka kita lah yang mengingatkan," kata dia.

Heboh video di media sosial yang berisi rekaman dengan narasi Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, berbincang mendukung Prabowo-Gibran.

Dari rekaman yang diunggah akun TikTok @nasionalcorruption, terdengar sejumlah pihak yang berbicara.

"Bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara," tulis narasi video.

Berikut isi rekaman tersebut:

"Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing."

"Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan,'' bunyi rekaman tersebut.

"Itu penggunaannya ada Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kajari di situ. penggunaan itu, penggunaan itu untuk Pilpres operasionalnya, jadi yang Rp50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024,"

"Karena itu uda komitmen tidak ada pemeriksaan, tetapi dengan catatan ya, kita harus komitmen juga, jangan nanti macam tahun kemarin, siram, katanya siram 10 masuk 40. Kalah juga,kalau macam desa awak bisalah,"

Terkait rekaman tersebut, Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A Tarigan, menyebut video tersebut hoaks.

“Postingan di medsos itu dipastikan hoaks, pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke Pak Kajari (Batubara, Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu, tentang rekaman percakapan tersebut," ujar Yos dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1/2024).

Yos mengatakan Kejari Batubara mengaku tidak pernah menghadiri pertemuan dengan Forkopimda yang lain, seperti yang disebutkan di rekaman tersebut.