Dinamika NU dan Deretan Pengurus yang Dicopot Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan memberhentikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar pada Rabu (27/12/2023) malam lalu.

Keputusan PBNU menuai beragam respons karena terjadi di tengah masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

NU sebagai organisasi menyatakan sampai saat ini tetap mengacu kepada keputusan Muktamar ke-27 pada 1984 di Situbondo, Jawa Timur.

Hasil muktamar itu adalah menegaskan NU kembali ke Khittah 1926, yakni sebagai organisasi agama dan kemasyarakatan dan bukan sebagai partai politik.

Pada masa lalu, NU pernah aktif sebagai partai politik yang mempunyai dukungan politik cukup besar. Mereka berada di posisi ketiga dalam Pemilu 1955 dengan meraih hampir 7 juta suara atau 18,4 persen dari jumlah keseluruhan suara.

Sedangkan pada saat ini, NU menyatakan tidak akan memihak atau netral terhadap seluruh kandidat peserta pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres 2024.

Pemecatan terhadap KH Marzuki Mustamar menjadi persoalan yang disorot karena terjadi di tengah masa kampanye Pilpres dan Pemilu 2024.

Menurut keterangan KH Abdus Salam Shohib atau Gus Salam, pencopotan pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang itu terjadi setelah PBNU menggelar pertemuan di Surabaya, Rabu (27/12/2023).

Dalam pertemuan tersebut menyebut, pencopotan sebagaimana pernyataan Ketua PBNU dalam forum.

"Statement Ketum PBNU tadi malam di hadapan PCNU se-Jatim," kata Gus Salam saat dikonfirmasi, Kamis (28/12/2023) siang.

Terkait sebab pencopotan KH Marzuki Mustamar, dia mengaku tidak mengetahuinya.

"Penyebabnya bisa langsung konfirmasi ke PBNU," ucap Gus Salam.

KH Marzuki membenarkan dia menerima surat pemberhentian dan menghormati keputusan itu.

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian," kata Kiai Marzuki pada Jumat (29/12/2023).

"Tidak disebut, sehingga kami tidak tahu, lalu kami harus berbenah, kami juga enggak tahu kesalahan apa. Karena ada yang membuat suara-suara KH Marzuki begini, begini. Karena enggak disebut atas kesalahan apa, pokoknya atas usulan syuriah. Sehingga, kami mau bersikap secara hukum enggak bisa, karena tidak disebut alasan kesalahan apa," tutur dia.

Sebelumnya, Kiai Marzuki menyampaikan, beberapa waktu dirinya masih beraktivitas seperti melakukan rapat.

Kemudian pada 27 Desember 2023, dirinya masih dimintai tanda tangan SK tentang rekomendasi PCNU Kota Pasuruan.

Kiai Marzuki juga menyatakan siap menerima dengan lapang dada apabila benar diberhentikan sebagai Ketua PWNU Jatim. Namun dia menyinggung, bila terdapat pihak-pihak yang salah dalam memutuskan maka wajib untuk diingatkan.

"Saya berkeyakinan bahwa warga NU ini orang-orang yang dewasa. Mereka tidak akan bereaksi yang berlebihan. Kecuali kalau ada yang kurang pas, siapapun termasuk saya punya kewajiban untuk meluruskan," kata Kiai Marzuki pada Kamis (28/12/2023).

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni memaparkan alasan di balik pencopotan KH Marzuki Mustamar.

Dia mengatakan, alasan pencopotan adalah soal dinamika internal.

"Pemberhentian sudah biasa di internal organisasi, tidak usah dibesar-besarkan," katanya melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (28/12/2023) sore.

Pemberhentian KH Marzuki, kata dia, telah diproses sejak lama dan sama sekali tidak terkait dinamika politik saat ini.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada. Tidak terkait politik," ujarnya.

Di sisi lain, Gus Salam juga dicopot dari jabatan Wakil Ketua Umum PWNU Jawa Timur oleh PBNU.

Penyebanya diduga karena dinamika internal, yakni gugatan yang dilakukan Gus Salam terhadap PBNU terkait struktur kepengurusan Pimpinan Cabang NU Jombang.

Tidak hanya pengurus NU di daerah yang dicopot dari jabatannya di masa kampanye. Sebanyak 2 Ketua PBNU, yakni Nusron Wahid dan Nasyirul Falah Amru dicopot karena rangkap jabatan dalam partai politik.

Nusron adalah kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar. Partai Golkar juga salah satu pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan Nasyirul merupakan sekretaris umum Pengurus Pusat Baitul Muslmin Indonesia, organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P adalah salah satu partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"(Pencopotan) itu memang aturan organisasi bahwa tidak boleh merangkap jabatan dalam pengurus harian PBNU dengan jabatan di parpol," kata Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Fahrur menuturkan, PBNU telah memberi waktu kepada Nusron dan Nasyirul untuk memilih dan menentukan sikap agar tidak rangkap jabatan dengan partai politik.

Hasilnya, Nusron dan Nasyirul dicopot dari posisi pengurus harian PBNU, tetapi menjabat sebagia ketua lembaga di bawah naungan PBNU.

Mereka tetap diberi amanat tugas di lingkup lembaga di bawah jajaran PBNU semisal Pak Nusron menjadi ketua lembaga pertanian," kata Fahrur.

Ia pun menegaskan bahwa pencopotan ini tidak berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024 di mana Nusron merupakan sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ini tidak ada kaitan dengan pilpres, murni aturan organisasi agar NU tidak terikat dengan partai politik manapun," ujar Fahrur.

Menunggu

Soal sikap politik dalam Pemilu dan Pilpres 2024, PBNU menyatakan menunggu keputusan dari Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar.

Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan Rakernas Fatayat NU yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (2/10/2023).

"Soal yang lain-lain misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah, ikuti saja saya, kita nunggu Rais Aam," ucap dia.

Gus Yahya mengatakan, ia sudah diberikan pesan agar menunggu keputusan dari Rais Aam untuk memutuskan arah dukungan PBNU.

"Kemarin sudah dibilang sama Rais Aam to kemarin, ya udah kita nunggu aja. Saya aja sudah disuruh nunggu masa kalian enggak nunggu. Kita nunggu saja sudah, enak," ucapnya kepada para Fatayat NU.

Gus Yahya kemudian menekankan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU. PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa terafiliasi dengan politik praktis.

Dia menyebut Pemilu 2024 bukan kepentingan utama dan bisa diibaratkan hanya sebatas simbol estafet kepemimpinan di Indonesia.

"Karena yang penting soal politik ini, yang penting kan kita lewat dengan selamat, itu aja yang penting," tuturnya.

"Ini cuma tempat lewatan saja, ini bukan pusat kepentingan kita. Karena positioning Nahdlatul Ulama sudah bergeser tidak lagi politik," pungkas dia.

(Penulis: Achmad Faizal, Nugraha Perdana, Singgih Wiryono, Ardito Ramadhan | Editor: Pythag Kurniati, Reni Susanti, Dani Prabowo, Krisiandi)