Salin Artikel

Disebut Ganjar Tak Tegas soal Pelanggaran HAM, Prabowo: Itu Tendensius Pak Ganjar

Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menjawab dua pertanyaan terkait pelanggaran HAM yang diajukannya.

"Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa, luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu," kata Ganjar dalam debat perdana calon presiden, Selasa (12/12/2023).

Ada dua hal yang ditanyakan Ganjar kepada Prabowo. Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM apabila menjadi presiden.

Kedua, apakah Prabowo akan menemukan dan menunjukkan makan para aktivis yang hilang pada masa Orde Baru agar para keluarga bisa berziarah.

Pada kesempatan itu, Ganjar berjanji bakal menuntaskan kasus pelanggaran HAM jika terpilih sebagai presiden.

Politikus PDI-P itu menegaskan, pelanggaran HAM masa lalu harus dibereskan agar isu tersebut tidak muncul dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) selanjutnya.

"Kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak, agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," ujar Ganjar.

Prabowo memang tidak memberi jawaban yang lugas atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Ganjar.

Pensiunan tentara itu mengeklaim bahwa dirinya adalah sosok yang sangat keras dalam membela hak asasi manusia.

"Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya," kata Prabowo.

Prabowo pun menuding Ganjar tendensius dengan menanyakan nasib para aktivis yang hilang kepada dirinya.

"Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar," ujar Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/22145991/disebut-ganjar-tak-tegas-soal-pelanggaran-ham-prabowo-itu-tendensius-pak

Terkini Lainnya

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke