Salin Artikel

Ke Warga NTT, Jokowi Sebut Bantuan Beras Dibagikan sampai Maret 2024

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyapa masyarakat serta membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah hadir di sana.

Saat berdialog bersama masyarakat, Presiden menuturkan bahwa bantuan pangan CBP yang diserahkan pada saat itu merupakan bantuan kepada tambahan penerima yang baru terdaftar.

Presiden menyampaikan bahwa bantuan serupa akan terus disalurkan oleh pemerintah hingga bulan Maret 2024.

"Ibu dan Bapak semuanya, yang ke sini itu yang tambahan bukan yang reguler, nanti setelah Desember, Januari, Februari, Maret dapat lagi ya," tutur Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang belum menerima bantuan El Nino sebesar Rp 400.000 dari pemerintah akan dikirimkan bantuan itu segera pada bulan Desember 2023.

"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp 400.000? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," ujar dia.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diselesaikan, salah satunya data rekening penerima yang belum semua masyarakat miliki dan terdaftar.

"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus. Yang paling penting berasnya Desember sudah diterima, nanti di Januari, Februari, Maret diterima lagi ya," kata dia.

Setelah membagikan bantuan beras, Presiden Jokowi menuju gudang penyimpanan beras yang ada di sana untuk mengecek dan memastikan stok beras yang dimiliki oleh Kabupaten Nagekeo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/13173991/ke-warga-ntt-jokowi-sebut-bantuan-beras-dibagikan-sampai-maret-2024

Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke