Salin Artikel

Singgung Perubahan Jilid II, Cak Imin: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat menuju perubahan jilid kedua, dengan cara mengganti pemimpin zalim menjadi pemimpin yang adil. 

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam sambutan di acara Kongres Pemuda Perubahan, di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan, dirinya kenal dengan calon presidennya, Anies Baswedan, sejak aktif menjadi mahasiswa pergerakan di zaman orde baru.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini menuturkan, saat itu seluruh mahasiswa termasuk dirinya dan Anies Baswedan bergerak melawan rezim orde baru.

"Kita bergerak melawan rezim orde baru untuk apa? Untuk perubahan, dari era sentralistik menjadi perubahan era demokrasi dan reformasi," kata 

Cak Imin berpandangan, reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa saat itu sudah saatnya disegarkan dengan perubahan.

Di hadapan ribuan simpatisannya, ia pun berjanji akan membawa perubahan untuk Indonesia ke arah yang lebih baik bersama Anies Baswedan.

"Hari ini, usia reformasi dan demokrasi sudah di atas 25 tahun, saatnya kita persegar dan kita sempurnakan, saya sama Mas Anies reuni perubahan jilid II untuk kebaikan Indonesia," kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini, bersama Anies Baswedan dirinya bisa membuat kebijakan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Cak Imin menilai perlu ada pergantian kepemimpinan yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Saya sama Mas Anies bertekad dan siap hadir perubahan jilid II untuk Indonesia yang lebih mulia, adil, makmur dan sejahtera," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

"Saatnya kita berubah, saatnya Indonesia berubah, saatnya yang zalim diganti dengan yang adil," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/30/09525101/singgung-perubahan-jilid-ii-cak-imin-saatnya-yang-zalim-diganti-yang-adil

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke