Salin Artikel

Anies Sebut Etika Politik di Indonesia Sedang Mengalami Erosi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut, saat ini etika politik dan etika bernegara di Indonesia sedang terkikir atau mengalami erosi.

Dia berjanji, jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nant, akan mengembalikan kembali etika politik yang saat ini sedang terkikir tersebut.

"Kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik, etika bernegara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi," kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) disiarkan di TVMu.

Anies mengatakan, agar etika politik tidak terkikis lebih dalam, perlu ada komitmen dari para politikus di negeri ini.

Komitmen yang harus dijaga yaitu menghilangkan kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan negara.

"Dalam bahasa sederhana teknokrasi yang akan memimpin proses, baru kemudian keputusan politik, baru kemudian pasar mengikuti," tuturnya.

Dalam pidatonya, Anies juga sempat menyinggung terkait kemunduran kebebasan dan demokrasi di Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Data yang dipaparkan Anies, indeks demokrasi Indonesia dari The Economist Demcracy Index mencatat skor di tahun 2015 mencapai 7,03 kemudian turun menjadi 6,71 di tahun 2022.

Sedangkan indeks kebebasan pers diambil dari data Reporters Without Borders World Press Freedom Index dari 59,25 poin di tahun 2015 menjadi 54,83 poin di tahun 2022.

Untuk indeks persepsi korupsi diambil dari Transparency International Corruption Perceptions Index, skor di tahun 2015 berada di angka 36, turun dua poin menjadi 34 di tahun 2022.

Oleh karena itu, Anies berjanji akan mengembalikan indeks yang turun tersebut membaik dengan cara menjaga integritas penyelenggara negara.

"Karena itu kita berencana, InsyaAllah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama dalam menjalani pemerintahan," tandasnya.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kamis (23/11/2023) besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sesi Anies-Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Pertama adalah Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitriciada, Peneliti Senior Lipi Professor Siti Zuhro dan terakhir Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/22/17534831/anies-sebut-etika-politik-di-indonesia-sedang-mengalami-erosi

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke