Soal Netralitas TNI, Wakil Ketua DPR: Ya Haruslah, Kan Ada Aturannya

Ia menegaskan bahwa netralitas TNI sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Oh, ya harus netrallah. Ada aturannya kok," kata Dasco usai menghadiri acara pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun mengaku percaya Panglima TNI yang baru saja dilantik, Agus Subiyanto, akan mampu netral dalam perhelatan Pemilu 2024.

"Iya. Harus dong (netral)," ujar Dasco singkat.

Sebagai informasi, isu netralitas aparat keamanan sempat dipermasalahkan menjelang masa kampanye.

Namun, sebelum mengakhiri masa tugasnya, Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono telah membentuk posko-posko pengaduan netralitas TNI di satuan TNI seluruh Indonesia.

Posko ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan kejadian pelanggaran netralitas TNI di lingkungannya.

Selain itu, Yudo Margono diketahui telah menerbitkan instruksi Panglima TNI Nomor IR 1/VIII Tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada (pemilihan kepala daerah).

“Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka TNI mendirikan posko pengaduan netralitas TNI,” kata Yudo Margono saat memimpin kick-off posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di ruang hening Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Kemudian, Panglima TNI yang baru, Agus Subiyanto juga beberapa kali mengatakan soal netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, panja itu juga sudah disetujui oleh Jenderal Agus Subiyanto.

“Kami ada Panja, dan beliau (Agus) sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ditunjuk menjadi Ketua Panja netralitas TNI tersebut.