Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] 4 Perwira TNI AU yang Gugur Naik Pangkat | Jokowi Ungkap Belum Ada Investor Asing di IKN

Artikel populer lainnya perihal pengakuan Presiden Joko Widodo yang menyebut belum ada satu pun investor asing di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya, Bareskrim Polri mengusut kebocoran rapat Mahkamah Konstitusi terkait putusan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. 4 Perwira yang Gugur dalam Jatuhnya Pesawat TNI AU di Pasuruan Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta

Empat perwira menengah (pamen) yang gugur dalam tragedi jatuhnya pesawat TNI AU EMB-314 Super Tucano di Keduwung, Puspo, Pasuruan, Kamis (16/11/2023), mendapat kenaikan pangkat anumerta.

Keempat pamen itu antara lain Kolonel (Pnb) Subhan, Kolonel (Adm) Widiono, Letkol (Pnb) Sandhra Gunawan, dan Mayor (Pnb) Yuda A Seta yang masing-masing akan naik satu pangkat.

"Betul, (jadinya) Marsekal Pertama TNI (Anumerta) Subhan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati melalui pesan tertulis, Jumat (17/11/2023).

Kadispenau Agus kemudian mengungkapkan perihal proses pemakaman keempat perwira tersebut.

Baca selengkapnya: 4 Perwira yang Gugur dalam Jatuhnya Pesawat TNI AU di Pasuruan Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta

2. Ditanya soal Investasi Asing di IKN, Jokowi: Sampai Saat Ini Belum Ada...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, Presiden meyakini bahwa investor luar negeri segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Baca selengkapnya: Ditanya soal Investasi Asing di IKN, Jokowi: Sampai Saat Ini Belum Ada...

3. Bareskrim Usut Kebocoran Rapat MK soal Putusan Usia Capres-Cawapres

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan syarat batas batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kasus ini didalami berdasarkan laporan nomor LP/B/356/XI/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 8 November 2023 dengan pelapor pihak Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K).

"Laporan sudah kita terima dan saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Jumat (17/11/2023).

Dia menyebut, penyidik juga sudah mulai memeriksa lima saksi. Namun, belum dijelaskan siapa saja saksi yang dimaksud.

Baca selengkapnya: Bareskrim Usut Kebocoran Rapat MK soal Putusan Usia Capres-Cawapres

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/18/05000021/-populer-nasional-4-perwira-tni-au-yang-gugur-naik-pangkat-jokowi-ungkap

Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke