Salin Artikel

Gibran Maju Cawapres berkat Putusan MK yang Kontroversial, PDI-P Dorong Masyarakat Tetap Kawal Demokrasi

Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melenggang ke kursi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto berkat putusan kontroversial MK.

“Kita tahu kecurangan dari Anwar Usman yang juga Paman Gibran akhirnya terkena suatu sanksi pelanggaran etis yang sangat serius,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (12/11/2023).

“Ini menimbulkan suatu pergerakan dari arus bawah, pergerakan untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan,” lanjutnya.

Hasto juga meminta masyarakat untuk mengawal demokrasi berdasarkan nurani dan tidak takut untuk bersuara.

Hasto mengaku, ia dan para kader PDI-P yang menghadiri pertemuan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengenakan baju hitam karena mengungkapkan rasa prihatin atas kondisi demokrasi di Indonesia.

Saat ini, demokrasi dicoreng dengan rekayasa hukum secara sistemik di MK dengan motif ambisi kekuasaan.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan dan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena terbukti melobi hakim lain dalam menjatuhkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Tapi akhirnya keadilan ditegakkan,” ujar Hasto.

Meski demikian, kata Hasto, PDI-P bersama partai pengusung dan pendukung Ganjar-Mahfud akan terus tetap bekerja keras untuk memenangi Pilpres 2024.

Menurut dia, Ganjar-Mahfud merupakan pemimpin yang telah berproses dengan baik.

“Kita mencari pemimpin untuk lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Untuk bisa memimpin harus dimulai dari proses yang baik,” tutur Hasto.

Sebelumnya, putusan Perkara Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena dinilai menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, melenggang menjadi bakal calon wakil presiden.

Putusan itu mengatur mengenai klausul tambahan terkait batas usia minimal bakal capres dan cawapres.

Karena diduga memuat banyak persoalan, MK akhirnya membentuk MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan semua hakim konstitusi melanggar etik karena informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) bocor.

Selain itu, Ketua MK Anwar Usman yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo juga dinyatakan terbukti melanggar etik berat karena melobi hakim lain dalam memutus perkara tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/13/10575361/gibran-maju-cawapres-berkat-putusan-mk-yang-kontroversial-pdi-p-dorong

Terkini Lainnya

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke