"Setelah 25 Tahun Reformasi, Presiden yang Paling Dipuji Ternyata Memutar Balik Harapan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu deklarator Maklumat Juanda, Erry Riana Hardjapamekas, menilai bahwa tidak seharusnya Presiden Joko Widodo lepas tangan dalam manuver politik yang menguntungkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming.

"Pertama, Presiden Jokowi, terlepas dari anggapan bahwa ia cawe-cawe dalam proses Pilpres, tentu bisa menghentikan proses pengajuan permohonan uji konstitusi sejak dini, demi kondusivitas situasi," kata Erry dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (22/10/2023).

"Fakta bahwa Presiden mendiamkan, termasuk juga tidak memberikan imbauan kepada partai-partai yang memanfaatkan namanya, untuk menghentikan proses tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi membiarkan dirinya masuk ke kebiasaan mewariskan kekuasaan (politik dinasti)," lanjutnya.

Menurut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, wajar bila publik kemudian menilai Jokowi tak ubahnya penguasa lain yang ingin agar kekuasaan berikutnya dilanjutkan oleh keluarganya.

Bila itu terbukti benar, lanjut Erry, maka hal itu merupakan bahaya untuk budaya politik dan kultur demokrasi

"Karena setelah 25 tahun reformasi, presiden yang paling dipuji ternyata memutar balik harapan. Ini contoh buruk dari figur yang semula diharapkan memberi contoh baik," ungkap Erry.

Dengan situasi seperti ini, maka Jokowi dianggap hanya mewariskan pembangunan fisik sebagai legasi kepemimpinannya selama 10 tahun.

"Sebab, di wilayah kelembagaan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dianggap lemah, dan dalam penghormatan terhadap konstitusi justru terjadi perbuatan tercela," ujar Erry.

Erry berharap, Jokowi mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kultur yang baik dan menjauhkan politik dinasti dari Pilpres 2024.

"Saya pikir masih ada waktu bagi Presiden Jokowi untuk kembali menjadi figur yang memberi harapan. Sebelum KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara definitif pada bulan November nanti," jelasnya.

Sebelumnya, kartu politik Gibran pada Pilpres 2024 menjadi hidup setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai ipar Jokowi, Anwar Usman, mengabulkan gugatan agar pengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi syarat maju pilpres kendati yang bersangkutan belum berumur 40 tahun.

Sejak putusan MK pada Senin (16/10/2023) itu, nama Wali Kota Solo tersebut kian santer dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Gibran bahkan terbang langsung ke Jakarta sejak Jumat (19/10/2023) dan bertandang ke ketua-ketua umum partai politik KIM.

Gibran bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Pagi ini, ia bertandang menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya, Gibran juga menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Sabtu (20/10/2023).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo merestui dan menganggap manuver politik putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, jelang Pilpres 2024 menjadi urusan pribadi yang bersangkutan.

Jokowi tak menepis maupun mengonfirmasi apakah Gibran telah memberi tahu ataupun berdiskusi terkait langkah politiknya belakangan.

"Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," kata Jokowi selepas menghadiri acara Apel Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

"Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui," ujar dia.

Di sisi lain, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Gibran sebagai bakal cawapresnya. Keputusan ini diambil secara aklamasi, bulat dan konsensus oleh seluruh elite partai politik KIM, Minggu malam.

Maklumat Juanda

Sebelumnya, diberitakan Kompas.id, hanya satu jam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji soal batas usia capres-cawapres, ratusan orang dari berbagai kalangan, yakni guru besar, agamawan, budayawan, pegiat literasi, pegiat antikorupsi, pemerhati hak asasi manusia, tokoh pendidikan, wartawan, seniman, dan lapisan masyarakat berkumpul di Malacca Toast, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (16/10/2023) sore.

Mereka menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas putusan MK yang dinilai melanggengkan politik dinasti di Indonesia.

Dalam putusannya, MK menyatakan, seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, bisa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya Reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.

Atas putusan itu, ratusan tokoh membacakan maklumat keprihatinan serta menyikapi situasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pembacaan maklumat dipimpin Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid yang diikuti Erry Riyana Hardjapamekas, Danang Widoyoko, Profesor Sulistyowati Irianto, Faisal Basri, Henny Supolo, Nia Sjarifudin, dan tokoh lainnya.

Maklumat itu ditandatangani oleh 215 tokoh dari berbagai kalangan profesi dan unsur masyarakat. Mereka bersama-sama menyerukan reformasi dan pemulihan demokrasi.

Mereka menilai prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Kedaulatan rakyat seperti disingkirkan, ruang publik dipersempit, lembaga antikorupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat juga berhenti di ranah non-yudisial dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek. Politik dinasti juga terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri.

”Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak kepala negara atau anak presiden yang berkuasa,” ujar Usman.

Selain itu, mereka menganggap presiden terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024. Hal itu ditandai dengan menggandeng kubu politik untuk menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.

Mereka mendesak agar pemimpin bangsa, terutama presiden, memberikan teladan kepada masyarakatnya. Mereka juga meminta agar politik di Indonesia diperuntukkan untuk kedaulatan rakyat.

”Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama Presiden Jokowi, agar memberi teladan dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga,” ucap Usman.